Kepolisian Siap Turun untuk Selidiki Tata Kelola Keuangan Gedung Islamic Center

KABAR PRIANGAN - Gonjang-ganjing mengenai pengelolaan Gedung Islamic Center yang tak jelas pertanggungjawaban keuangannya, akhirnya membuat pihak kepolisian turun tangan.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Rimsyahtono menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan jika ditemukan adanya kejanggalan dalam tata kelola keuangan pada aset daerah, termasuk untuk Kompleks Gedung Islamic Center (IC) Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Rimsyah, baik dalam aset pengelola daerah atau masalah lainnya, jika kepolisian mendapatkan laporan atau menemukan informasi ada kejanggalan dalam masalah tindak pidana, maka akan dilakukan penyelidikan.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Menikahi Sabrina Chairunnisa. Gus Miftah Berikan Nasihat Pernikahan  

"Tentu kami kepolisian ketika menerima informasi akan melidik lebih dulu, lantas mencari peristiwa itu apakah ada pidana atau tidak. Kita akan dalami itu (pengelolaan IC)," ujar Rimsyahtono, kepada para wartawan di Mako Polres Tasikmalaya, Senin 6 Juni 2022.

Termasuk, kata dia, jika ada informasi dan laporan seperti penyalahgunaan dalam pengelolaan aset daerah akan didalami dan melakukan penyelidikan.

Dia menyebutkan, ketika memenuhi atau ada unsur melanggar hukum atau tindak pidana, maka harus segera didalami jangan sampai dibiarkan dan merugikan orang lain termasuk masyarakat.

Baca Juga: Isu Tenaga Honorer Bakal Dihapus Bikin Para Honorer Ciamis Resah, Mendesak KemenPAN RB Segera Menjelaskan

Seperti diberitakan sebelumnya, pengelolaan keuangan komplek Islamic Center (IC) Kabupaten Tasikmalaya kini menjadi sorotan.

Publik mempertanyakan manajemen pengelolaan dari gedung milik Pemkab Tasikmalaya namun pengelolaanya dilakukan oleh pihak yayasan itu.

Sorotan tajam terkait tata kelola keuangan yang dihasilkan dari gedung tersebut. Sorotan muncul karena hampir setiap minggu gedung tersebut disewa oleh pihak lain, baik untuk seminar, resepsi pernikahan, dan lainnya.

Baca Juga: Aset Indra Kenz yang Kembali Disita Penyidik Lebih dari Rp1 Miliar

Namun di sisi lain, pertanggungjawaban keuangan atas gedung tersebut hingga kini tak jelas. Bupati dan wakil bupati pun tak tahu atas pengelolaan gedung tersebut.

DI sisi lain, ketika gedung tersebut membutuhkan perawatan, dananya tetap meminta dari APBD.

"Statusnya punya pemda, tetapi dikelola oleh yayasan. Kalau milik pemda seharusnya pengelolaan harus bersama Pemda juga," jelas mantan koordinator Tasik Corruption Watch (TCW), Roni Romansyah.***