KABAR PRIANGAN - Puluhan pengurus cabang (pengcab) olahraga di Kota Tasikmalaya mendatangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Martadinata, Kecamatan Indihiang, Rabu 21 September 2022.
Mereka mempertanyakan dana bantuan pendukung untuk sebagian besar cabor yang akan berlaga dalam ajang Porprov Jabar 2022 yang hingga saat ini belum cair. Hal itu dipandang sangat penting bagi Kontingen Kota Tasikmalaya karena pelaksanaan ajang multievent itu tinggal menghitung hari.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Muslim MSi, dan seluruh jajaran pengurus cabang olahraga yang ada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tasikmalaya meminta agar pengurus KONI Kota Tasikmalaya segera memperbaiki laporan pertanggung jawaban (LPj) pengeluaran tahap pertama.
Hal itu sebagai salah satu syarat untuk proses pencairan bantuan hibah tetap ke dua. Kepada Dinas pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya juga, Muslim mendesak agar bisa membimbing pembuatan LPj, sehingga harapan setiap cabor untuk mempersiapkan diri menuju Porprov Jabar 2022 bisa tercukupi.
Karena dengan keterlambatan pencairan bantuan, persiapan sebagian besar cabor jadi tidak maksimal, mengingat pelaksanaan Porprov Jabar 2022 tersisa tak lebih dari 40 hari lagi.
"Jadi kami harap koordinasi dan komunikasi antara KONI dan Disporabudpar bisa dijalankan dengan maksimal," kata Muslim saat memimpin audiensi antara KONI, Para Pengcab, Disporabudpar, Inspektorat, BPKAD dan DPRD Kota Tasikmalaya itu.
Audiensi digelar untuk merespon keresahan para pengcab yang belum juga mendapat kepastian terkait bantuan yang dibutuhkan untuk persiapan Porprov Jabar 2022. Persoalan mencuat karena ada kebijakan KONI Kota Tasikmalaya yang semula mengajukan pembelian kendaraan roda empat dalam pencairan dana hibah tahap pertama.
Karena ada kebutuhan mendesak untuk menopang kebutuhan peralatan pendukung di cabor Aeromodelling, Berkuda, Porlasi dan Arung Jeram, proyeksi anggaran untuk pembelian mobil itu dialihkan atau tak sesuai dengan naskah penyaluran hibah daerah (NPHD) karena menurut Ketua KONI Kota Tasikmalaya H Arif Surachman, MM, pembelian kendaraan bisa ditahan dulu.
Meski segala administrasi tentang pembelian alat itu sudah dibuat dan sesuai dengan apa yang dikeluarkan, pengajuan pencairan hibah dinilai belum memenuhi syarat.
Baca Juga: Tak Terima Disebut 'Kejaksaan Sarang Mafia', Jaksa Ciamis Resmi Laporkan Advokat Alvin Lim ke Polres
Sebab seperti dikatakan Kepala BPKAD, Asep Goparuloh, perubahan rencana pengeluaran memang bisa diperbolehkan jika tidak melebihi 50 persen dari total ajuan serta terlebih dulu memperoleh persetujuan dari OPD terkait yang dalam hal ini Disporabudpar.
Untuk itu, para pengurus cabang serta DPRD mendesak KONI dan Disporabudpar segera bahu- membahu menyelesaikan persyaratan itu. Dalam audiensi yang berjalan alot dari Pukul 11.30 hingga 17.30 itu, Arif Surachman meminta maaf atas keterlambatan proses pencairan dana.
Ia menegaskan kesiapan untuk membereskan LPj dalam waktu paling lama tujuh hari. Begitu pun Kadisporabudpar H. Hadian siap mengawal dan mengarahkan KONI Kota Tasikmalaya dalam menyelesaikan LPj dalam waktu satu pekan.*