KABAR PRIANGAN - Rencana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan menempatkan kembali para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pedestrian Cihideung mendapat reaksi dari masyarakat Kota Tasikmalaya, termasuk akademisi dan pemerhati kebijakan publik.
<iframe>
<!--
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4552716111294309"
crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
data-ad-client="ca-pub-4552716111294309"
data-ad-slot="9075698603"</ins>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>
-->
</iframe>
Mereka menyayangkan jika kawasan Cihideung yang sudah tertata rapi dengan menghabiskan dana miliaran rupiah, harus kembali digunakan untuk lapak jualan para PKL.
Warga berpendapat, kalau memang lokasi itu kembali akan digunakan oleh PKL untuk berjualan, maka untuk apa ada revitalisasi besar-besaran yang menghabiskan dana miliaran rupiah.
Baca Juga: Orang Rusia dan Ukraina di Bali Rebut Lapangan Kerja Penduduk Lokal, Bagaimana Sikap Pemerintah RI?
Dari pantauan Kabar Priangan pada Kamis (16/3/2023), kawasan pedestrian Cihideung saat ini sudah mulai ditempati oleh saung-saung ataupun lapak-lapak PKL.
Lokasi yang semula menjadi tempat bersantai dan berfoto, kini mulai berjajar tenda berukuran 2x2 meter.
Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. H. Basuki Rahmat menilai bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak konsisten dan terkesan ambigu saat membangun kawasan pedestrian Cihideung.
"Saya melihat dari segi perspektif kebijakan. Ketika Pemkot Tasikmalaya meluncurkan program pedestrian di kawasan Cihideung, berarti lokasi itu akan dijadikan kawasan untuk pejalan kaki,” kata Basuki.
Nah sekarang, kata dia, saat kawasan itu sudah tertata rapi dan bisa dinikmati oleh ratusan ribu warga Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, ternyata diperbolehkan lagi untuk mangkal PKL.
“Ini jelas sikap yang ambigu. Ambigunya seakan membolehkan PKL. Padahal, proyek yang menghabiskan uang rakyat sampai Rp 11 Miliar ini sudah bagus untuk pejalan kaki. Masa uang segede itu digunakan untuk PKL," ujar Basuki.
Baca Juga: Terkait Sabil ‘Maneh’ kepada Ridwan Kamil, SMK Telkom Sekar Kemuning Cirebon Sampaikan Pernyataan
Dia menambahkan, dengan dibangunnya kawasan pedestrian, efeknya di samping untuk penataan kota, juga menambah keasrian di pusat perkotaan Tasikmalaya.
Soal adanya keberadaan PKL di Cihideung ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Basuki menilai bahwa justru jika PKL kembali ke Cihideung akan menimbulkan permasalahan.
"Ada yang bilang untuk pertumbuhan ekonomi, padahal pedestrian itu untuk keasrian kota. Itu artinya tidak konsisten, karena memberikan ruang PKL di pedestrian Cihideung, justeru akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya kecemburuan antar pedagang," katanya.
Baca Juga: Kaya Manfaat! Inilah Resep Puding Kurma Saus Karamel Bisa Dijadikan Hampers Ramadhan
Kalau mau, kata dia, para PKL ini direlokasi saja. “Pandangan saya lokasi strategisnya di eks Setda Kabupaten Tasikmalaya. Lahan itu bisa dipakai PKL dan parkir," tambahnya.
Melihat fenomena pengunjung yang datang dari berbagai kota, ia memprediksikan, jika Cihideung penuh PKL, maka pengunjung akan malas datang lagi berkunjung ke Tasikmalaya.
"Bahkan, nantinya akan apriori, kemudian malas datang lagi ke Tasikmalaya," katanya.
Basuki berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya secepat mungkin mengambil sikap atas keberadaan PKL Cihideung.
"Kami harap pedestrian kembali difungsikan untuk pejalan kaki, segera Pemkot ambil sikap. Supaya pedestrian nyaman dan asri. Jangan ada lagi PKL," harapnya.***