Network
KABAR PRIANGAN - Walikota Tasikmalaya periode 2007-2012 H. Syarif Hidayat M. Si memandang, penolakan RUU Pemilu oleh kemendagri terus akan memberi banyak pengaruh positif negatifnya.
Artinya, ujar walikota pertama pertama yang dilahirkan melalui pilkada langsung itu, dari sisi waktu tentu memberi banyak keleluasaan bagi para konsestan untuk “pasang panggung” sebanyak mungkin agar menuai surplus dukungan.
"Tetapi dalam rentang panjang waktu sampai 2024, tentu akan ada durasi yang lama untuk ber’make up’ diri agar ada kesan muka sholeh dan murah hati mencari simpati," kata dia. Nah dengan kondisi seperti itu, logistik setiap kontestan kemungkinan besar terkuras cukup dalam.
Baca Juga: Terbukti Melanggar Netralitas, Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya Dijatuhi Vonis Denda
"Bagi mereka yang cukup amunisi atau bagi yang punya cukong, tentu santuy saja. Tapi bagi kontestan, dengan modal paspasan atau hanya bermodal narsisme, paling hanya bisa jual tampang doang sambil merasakan sesak nafas kekurangan oxygen di tengah jalan," ujar dia.
Syarif menambahkan, dalam rentang waktu selama itu, ada kemungkinan bermunculan banyak aktor politisi baru yang akan ikut meramaikan kontestasi, baik dari partai yang berbeda atau mungkin ada beberapa bakal calon dari partai yang sama.
Bagi partai yang punya stok banyak calon, kata dia, peluang itu sangat terbuka. Malah tak menutup kemungkinan ada kontestan yang tadinya berada di gerbong sama harus pecah kongsi dan terpaksa harus berjibaku berebut suara sama seperti PKB kab Tasikmalaya di Pilkada 2020 lalu.
Baca Juga: Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pasangan Iwan - Iip Terkait Pembagian Sertifikat Wakaf Gratis Petahana
"Artinya menaruh telur dalam keranjang yang berbeda. Hal demikian merupakan gambling, untung manakala bisa menang salah satu atau bisa jadi bencana bila dua duanya kalah," kata dia.
Hanya ia tak menampik peluang setiap kontestan bila pilkada digelar tahun 2024, cenderung bakal seimbang sebab di tahun 2022, incumbent H.M.Yusuf kehilangan momentum emas untuk melanjutkan rotasi kepemimpinannya.
"Ya dalam rentang dua tahun ke depan, kendali pemerintah dipegang plt yang diprediksi ditunjuk kemendagri. Dalam masa itu segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi dan dengan demikian ada keseimbangan persaingan diantara pasangan dari beberapa aspek," ujar dia.
Baca Juga: Pilkada Kota Tasik, Gerindra Usung Tiga Nama
Sementara disinggung terkait kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya ketika dipimpin Plt walikota, kata dia, tentu banyak keterbatasan dan boleh jadi merugikan masyarakat kota Tasikmalaya. Ibaratnya, plt yang kelak ditunjuk seperti ngagubrag jatuh dari atas langit seperti mr Bean.
Artinya, Plt itu orang yang benar-benar asing. Dia tidak dikenal dan tidak mengenal baik daerah maupun sosio kultural masyarakat Tasik karena tidak dipilih rakyat, jadi tidak ada hubungan emotional," katanya
Bahkan, kata dia, boleh jadi tidak paham psycho sosial masyarakat Tasik yang punya karakter yang khas. Menurut pehobi olahraga golf ini, hubungannya akan lebih bersifat formal institusional ketimbang hubungan informal dalam kontek human relationship. "Perlu determinasi dan adaptasi internal dan eksternal, dan ini perlu waktu. Itupun kalau ada kemauan dan kemampuan," katanya.(Irman S)***
