Network
Hal yang lebih mengagetkan, kata dia, ternyata dari pengakuan para korban, mereka mengaku mengetahui dan kenal dekat dengan pihak yang menjanjikan bantuan, yakni salah seorang Anggota DPRD Jawa barat.
Oleh karena itu pula, LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya meminta Gubernur Jawa Barat bersikap atas terjadinya pemotongan bantuan di Kabupaten Tasikmalaya ini.
Baca Juga: Tragis! Pesta Miras Oplosan di Tasik, Dua Tewas dan Tiga Kritis
Pihaknya juga mendorong DPRD Jawa Barat mengevaluasi pemberian bantuan sistem online tersebut yang ternyata gagal, rawan manipulasi dan rawan korupsi.
"Kita minta Gubernur Jawa Barat bersikap atas apa yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya ini," ujarnya kepada Kabar-Priangan.com, Selasa, 23 Februari 2021.
Sementara itu, pihak Satreskrim Polres Tasikmalaya terus melakukan penyelidikan atas kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020 yang dialami oleh lembaga pendidikan dan keagamaan di Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: Satu Kampung di Taraju Tasikmalaya Kena Tipu Mamah, Nilainya Fantastis Capai Rp 500 Juta
Bahkan pada Selasa kemarin, penyidik kepolisian telah memeriksa saksi ke empat yang juga korban pemilik lembaga. Sebelumnya pun pada Jumat, 19 Februari 2021, tiga pemilik lembaga telah diperiksa polisi.
Seperti diketahui, sejumlah lembaga atau yayasan keagamaan yang ada di Kab. Tasikmalaya mengadu ke LBH Anshor tentang dana bantuan sosial yang mereka terima.
Dalam pengaduan itu, mereka mengaku mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi dengan nilai bantuan yang bervariasi.
