Network
"Nah postur APBD seperti ini yang harus didesak untuk dirubah," katanya.
Baca Juga: Soal Sengketa Pilkada Tasikmalaya, Kubu HADE dan WANI Harap-harap Cemas Jelang Putusan MK
Ukuran APBD itu lanjut Nanang Suherman ada tiga hal. Pertama untuk menjamin keselamatan warga, kedua APBD itu harus digunakan untuk mendorong produktivitas warga, dan melalui APBD harus bisa menjamin keberlangsungan lingkungan.
"Ini yang bahayanya. Lihat di Tasik, mayoritas gunung habis dikeruk tanpa melihat dampak yang akan timbul kedepan dan bahayanya pemerintah seolah melakukan pembiaran padahal di APBD anggaran untuk pelestarian lingkungan itu sudah dianggarkan dan angkanya cukup besar," katanya.
Nah dengan tiga hal tersebut, pengentasan kemiskinan di Kota Tasik terkesan rapuh. Dengan hanya karena ada covid saja angka kemiskinan di Kota Tasik naik lagi dari angka 11,6 kembali menjadi 13 persen atau naik 1,4 persen.
Baca Juga: Di Kota Tasikmalaya Harga Cabe Rawit Domba Sangat Mahal, Tembus Rp 100 Ribu per Kilogram
Sementara kalau lihat IPM naik. Jadi di sini ada distribusi anggaran yang tidak fair. Perlu sinegritas yang baik dari berbagai pihak agar pengentasan kemiskinan di Kota Tasik ini berjalan dengan baik.
"Dan yang paling penting pemimpinnya siapapun itu yang harus cerdas," ujar Nandang Suherman.***
