Network
KABAR PRIANGAN - Keberpihakan anggaran alokasi untuk pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dirasa masih kurang. Hal itu menjadi salah satu penyebab Kota Tasikmalaya menjadi Kota Termiskin di Jawa Barat.
"Saya melihat selama tiga tahun terakhir sejak 2019, 2020 dan dan sekarang 2021 memang tidak ada keberpihakan dari sisi anggaran. Dimana alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan tidak menjadi prioritas," ujar peneliti Forum Indinesia untuk Tranparansi Anggaran Kota Tasikmalaya Nandang Suherman, Sabtu, 13 Maret 2021.
Yang keduanya ujar dia, judul program pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih hanya judul nomenklatur setandar, yang dalam implementasinya tidak ada walaupun dalam data anggaran yang dialokasikan cukup besar.
Baca Juga: Warga Gelar Tahlil di TKP Bus Pariwisata Masuk Jurang di Tanjakan Cae
"Pemerintah masih berkutat dipermasalahan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Disduk. Padahal data untuk mengukur kemiskinan itu bukan di BPS tapi harus dilihat dari Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)," ujarnya.
Sementara lanjut Nandang Suherman, DTKS di Kota Tasik sendiri masih banyak problem sehingga banyak yang perlu diperbaiki. Ketika data sudah ada tinggal keterampilan SKPD untuk menentukan sasarannya, lokusnya itu dimana.
"Saya melihat ketepatan menentukan sasaran kemiskinan di Kota Tasik juga masih lemah, dan terlalu banyak interpensi sehingga hasilnya acak-acakan," katanya.
Padahal lanjut Nandang Suherman, Kota Tasikmalaya menyandang kota termiskin di Jawa Barat sangat tidak pantas. Dana hibahnya tahun ini kan cukup besar yang angkanya mencapai 80 miliar rupiah. Belum lagi sumberdayanya di Kota Tasik ini cukup luar biasa.
Dana hibah yang besar tersebut ujar Nanang tidak dimanfaatkan untuk pengentasa kemiskinan, tapi digunakan untuk berbagi dengan elit.
