Menurutnya, untuk melihat kinerja pemerintah itu sangatlah mudah. Pertama, bisa dilihat dari angka IPM-nya. Lalu, APBD-nya digunakan untuk apa.
Karena menurutnya, APBD itu adalah input dan IPM merupakan output. “Jika APBD besar, tetapi IPM-nya rendah, berarti penggunaan APBD selama ini untuk apa?” tanya Basuki.
Apalagi menurutnya, ABDP Kab. Tasikmalaya yang sebesar Rp 3,5 Triliun ini cukup besar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain.
“Namun jika APBD besar sementara IPM-nya rendah, berarti ada yang salah dalam penggunaan APBD-nya,” kata dia.
Baca Juga: Hendro Masuk PAN Tidak Lewat 'Jendela'
Menyikapi masalah ini, maka karena saat ini Kabupaten Tasikmalaya memiliki pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, Basuki menyarankan agar pemerintah merubah orientasi penggunaan APBD-nya agar berpihak kepada masyarakat.
“Belanja publik harus ditingkatkan minimal 30 persen dari APBD. Kalau itu dijalankan, saya yakin IPM pun akan meningkat. Karena belanja publik ini akan langsung mendongkrak perekonomian masyarakat,” katanya.
Selain itu, Basuki juga menyarankan agar Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik untuk melakukan reformasi birokrasi.
Baca Juga: Tahun Ini 2.900 Ekor Sapi di Sumedang Ditargetkan Miliki Asuransi