Network
"Nasehat saya ke Bung Ngabalin agar hati-hati dalam berkata. Yang kritik TWK KPK tokoh NU, Muhammadiyah, akademisi dan masyarakat luas," tulis Musni lewat akun Twitter pribadinya @musniumar.
Lebih lanjut Musni menjelaskan, bahwa 75 penyidik KPK telah diperlakukan tidak adil. Dalam kondisi demikian, tutur Musni, sepatutnya seseorang yang menyandang gelar akademik (doktor) bisa berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan.
Baca Juga: Bank bjb Jalin Kerjasama dengan Kelompok Ternak M. Dio Wicaksonoadi, Gaet Peternak Melinial
"Jangan bela kezaliman. Anda kan Doktor belalah kebenaran dan keadilan. 75 penyidik diperlakukan tidak adil. Sebagai caleg pemilu 2024 jaga kata dan perbuatan," tutur Musni.
Sebelumnya Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas menyebut jika riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Jokowi.
Pernyataan itu dia sampaikan menyikapi penonaktifan 75 orang anggota KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Tagar #SlankPenipu Jadi Trending, Ternyata Ini Sebabnya
Padahal, ujar dia, 75 anggota KPK itu dikenal sebagai sosok-sosok yang berintegritas dan berdedikasi pada pemberantasan korupsi seperti penyidik senior Novel Baswedan dan penerima tanda kehoramtan Satyalancana Wira Karya, Sujanarko.
Busyro mengatakan KPK telah dilemahkan sejak Jokowi mengirim Surat Presiden ke DPR RI untuk merevisi UU KPK.
“Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya,” kata Busyro.***
