Network
Seiring dengan opini WTP, maka ada catatan-catatan dan rekomendasi BPK yang harus diperbaiki atau diselesaikan pemerintah dalam kurun waktu 60 hari ke depan. Perbaikan tersebut harus melebihi angka 75 persen dari rekomendasi BPK maka baru dikatakan baik.
“Hingga saat ini, kami belum dapat menyampaikan apa yang menjadi rekomendasi BPK terhadap Pemkab Tasikmalaya atas laporan keuangan tahun anggaran 2020," ujar Asep.
Yang jelas, tegas Asep, catatan dan rekomendasi BPK itu harus dilaksanakan. Esensinya adalah perbaikan yang berkelanjutan oleh eksekutif dan legislatif dalam melakukan fungsi pengawasan.
Baca Juga: Pemkab Ciamis Kembali Mendapatkan Opini WTP ke 8 Kalinya Berturut-turut
Opini WTP ini, juga dikatakan Asep, menjadi kebanggaan tersendiri yang patut diapresiasi dan disyukuri. Sebab opini WTP adalah hasil kerja perbaikan yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun anggaran.
“Secara psikologis, hingga saat ini masih sangat kental terasa bagaimana Pemkab Tasikmalaya mendapat tamparan dari BPK. Tahun 2018 Pemkab Tasikmalaya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata dia.
Lebih jauh Asep menegaskan, dalam pembacaan LHP BPK itu esensinya bukan kepada opininya. Namun lebih kepada bagaimana goal atau output konkret serapan anggaran pemerintah, terhadap keterwujudan ekspektasi masyarakat.
“Lebih jauh, out come anggaran itu harus bernilai menjadi aset yang berkelanjutan. Yakni kegiatan ekonomi berkelanjutan dan berdampak terhadap keberdayaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Itu semangatnya,” pungkasnya.***
