Network
KABAR PRIANGAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Tasikmalaya melakukan aksi demo ke Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 17 Juni 2021.
Aksi tersebut menindaklanjuti dugaan manipulasi data pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SMC dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
Bentuk kekecewaan massa aksi karena tidak ada tanggapan dari pihak Dinkes Kabupaten Tasikmakaya, massa melakukan penyegelan ruangan Kepala Dinas dan kantor Dinas Kesehatan.
Baca Juga: Bankeu 10 Desa Diprioritaskan, 341 Desa Masih Gigit Jari, DPRD Tasikmalaya Panggil Kepala DSPMP PPA
Korlap Aksi Givan mengatakan, gerakan yang dilakukan PMII merupakan gerakan sebagai peringatan bagi Dinkes dan RSUD SMC.
Pasalnya berbicara covid sudah menjadi isu nasional bahkan internasional.
Akan tetapi setelah dilakukan analisis, justru banyak sekali ketimpangan. Baik di wilayah anggaran yang berujung esensi pemanfaatan, maupun dalam hal pendataan.
Baca Juga: Pasien Covid-19 di Garut Terus Bertambah, Tingkat Keterisian RS Sudah Overload
"Aksi ini yang kedua kalinya. Kami hanya ingin meminta transparansi data maupun anggaran dan bentuk tunggung jawab dari pihak Dinkes dan RSUD SMC," katanya.
Namun, tidak ada respons sama sekali, itu semakin menandakan bahwasanya Dinkes dan RSUD SMC kini sedang tidak baik baik saja.
"Kami hanya ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap kepala dinas kesehatan dan direktur yang mewakili pihak RSUD (SMC)," katanya.
Baca Juga: Buron 2 Tahun, Tersangka Pencabulan Perempuan di Bawah Umur Ditangkap Satreskrim Polres Banjar
Begitupun setelah kita kaji dan analisis panjang, lanjut Givan, memang variabelnya cukup menarik.
Ada upaya mengeruk keuntungan oleh sejumlah pihak lembaga terkait di tengah pandemi Covid-19 yang disebabkan Virus Corona ini.
Karna, lanjut Givan, dalam Keputusan Menteri Kesehatan No: HK.01.07/ Menkes/4344/2021 di sana ada juknis klaim pengganti biaya pelayanan pasien covid 19.
"Kami bersyukur Kemensos pada tanggal 2 Maret menghentikan pemberian bantuan santunan kepada ahli waris pasien Covid-19. Itu sudah tepat, supaya tidak ada lagi oknum nakal yang memanfaatkan kematian pasien untuk meraup keuntungan lewat bantuan santunan bagi ahli waris pasien Covid-19," ujarnya.
Baca Juga: Belum Puas Terkait Pelayanan Publik, Elemen Masyarakat Ciamis Kembali Datangi Kantor DPRD
Praktik manipulasi data pasien Covid-19 yang meninggal atau tidak meninggal ini, memang harus dihentikan. Agar tidak ada penyalahgunaan anggaran negara.
Bisa dibayangkan, jika separuh dari data resmi yang diajukan ternyata bukan pasien Covid-19, berapa besar uang yang bisa diraup para oknum nakal tersebut.
"Tentunya kita semua tidak menginginkan adanya skandal bantuan sosial (bansos) jilid kedua," ucapnya.
Salah satu peserta aksi Mujib mengungkapkan hasil dari laporan-laporan masyarakat--ketika merasakan sakit dan berobat ke RSUD, selalu saja disebutkan terpapar Covid- 19. Hal itu meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Kades Rajadatu Cineam Tasikmalaya Divonis 4 Tahun Pengadilan Tipikor
Selain itu, masyarakat juga banyak yang tidak menerima hasil dari putusan status data positif ketika dilakukan perawatan.
Lanjut Mujib, praktik kecurangan soal penanganan dan pendataan data pasien Covid-19 bisa saja terjadi kemungkinan besar ada dan nyata.
"Karena isu kesehatan merupakan isu yang menarik saat ini. Bahkan seringkali menjadi alat politik. Begitupun dengan RSUD," ujarnya.
"Mengenai persoalan jaminan kesehatan kita sudah di komersilkan dan ini menjadi bentuk kewaspadaan kita dan menjadi peringatan besar terhadap pemerintah," ujar Mujib menambahkan.***
