Network
Ini tentu saja sebuah beban yang sangat berat, belum lagi memikirkan untuk biaya operasional seperti pembayaran listrik yang begitu besar.
"Yang lebih tragisnya lagi, di tengah keterpurukan itu para pengusaha pun masih diharuskan untuk membayar pajak. Bayangkan saja, tempat usaha kita diharuskan untuk ditutup sedangkan pemerintah tetap memungut pajak dari kita, bagaimana kita nggak akan stres," katanya.
Baca Juga: Saat Razia, Kalapas Kelas IIB Garut Temukan Barang Terlarang di Kamar Hunian Warga Binaan
Deden pun sangat menyesalkan tidak adanya kepedulian dari pihak Pemkab Garut terhadap kesulitan yang selama ini dirasakan para pengusaha hotel dan restoran.
Jangankan perhatian dalam bentuk pemberian bantuan, untuk sekedar berkoordinasi pun para pengusaha sangat kesulitan selama ini.
Menurut Deden, pihaknya selama ini sudah berkali-kali meminta waktu dengan Bupati Garut agar bisa bertemu sekedar untuk beraudiensi guna mencari solusi dari permasalahan pelik yang selama ini mereka alami.
Baca Juga: Selama PPKM Darurat, Mobilitas Warga Garut Turun Hingga 30 Persen
Namun entah kenapa, sama sekali tidak ada respons dari Bupati Garut sehingga sampai saat ini audiensi belum terlaksana.
Ironisnya lagi, tambahnya, sikap serupa juga ditunjukan para wakil rakyat yang ada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut.
Berbagai keluhan yang sudah disampaikan pun selama ini sama sekali tak mendapatkan tanggapan sehingga permasalahan ini terus berlanjut hingga mencapai klimaks kekecewaan para pengusaha hotel dan restoran.
