Network
KABAR PRIANGAN -Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-389 dimaknainya sebagai sebuah refleksi dari kesadaran historis warga Kabupaten Tasikmalaya terhadap peristiwa sosial politik yang panjang.
Hal ini sekaligus sebagai komitmen dan apresiasi terhadap para pelaku sejarah yang mengawali dan melahirkan peradaban hari ini.
"Tonggak sejarah pada penyelenggaraan pemerintahan saat ini diakui memasuki suatu kenyataan keterpurukan, baik dalam interaksi sosial, ekonomi dan pembangunan daerah pada umumnya. Semua itu sebagai akibat dari pandemi Covid-19," jelas Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, ketika menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Memperingati Hari Jadi ke-389 Kabupaten Tasikmalaya, Senin, 26 Juli 2021.
Ditambahkan dia, belum lagi kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), di mana dampaknya kian terasa lebih berat. Karena itu, DPRD memandang bahwa diperlukan peran dari semua pihak untuk segera bertindak.
Baca Juga: Terapkan PPKM Level 4, Pedagang Makanan di Kota Tasik Bisa Layani Makan di Tempat Maksimal 20 Menit
“Momentum peringatan hari jadi ini pun dapat dimaknai sebagai tonggak untuk memperbaharui semangat mengabdi yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Sejalan dengan tema ‘Tasik Walagri Bagja Waluya’, DPRD mendorong Bupati Tasikmalaya sebagai pemimpin pemerintahan daerah untuk terus dapat merealisasikan kebijakan yang pro rakyat, konsisten memperjuangkan kehendak rakyat dengan memperhatikan berbagai kebutuhan yang diperlukan rakyat dalam rangka menuju kualitas kehidupan yang lebih baik.
DPRD menyadari, rakyat memiliki harapan yang besar, yakni akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Rakyat ingin menjadi lebih sejahtera, pendidikan serta keamanan lebih terjamin, cerdas, keluarga sehat, beribadah tenang, dan sejumlah harapan lainnya.
Pada konteks tersebut, DPRD akan terus memosisikan diri sebagai mitra kerja yang tetap kritis, fokus memberikan sumbangan yang konstruktif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
