Network
KABAR PRIANGAN - Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana hibah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018.
Seperti dana hibah dari pemprov Jabar, pemotongan dana hibah inipun menyasar lembaga pendidikan dan keagamaan. Hanya saja bedanya dari sumber dana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Bahkan saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) tengah menghitung kerugian negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan dalam dugaan kasus tersebut.
Baca Juga: Tujuh Lembaga Korban Pemotongan Bansos, di-BAP Ulang oleh Kejaksaan
Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donny Roy Hardi, menjelaskan, progres penanganan kasus dana hibah Pemkab Tasikmalaya tahun 2018, tengah dalam tahap klarifikasi kerugian keuangan negara.
"Jadi, BPKP hari ini sedang menghitung kerugian keuangan negara. Termasuk sedang melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang sudah di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik kejaksaan," kata Donny, Kamis, 29 Juli 2021.
Pada intinya, kata Donny, penanganan kasus Hibah Pemkab Tasikmalaya tahun 2018 terus berlanjut. Termasuk kejaksaan juga terus melakukan pemeriksaan dan BAP terhadap perwakilan lembaga pendidikan keagamaan yang menerima bantuan dana hibah tahun 2020.
Dalam satu hari saja pihaknya sampai memeriksa 30 lembaga pendidikan keagamaan. Ditargetkan dalam minggu ini kejaksan akan memeriksa sampai 150 perwakilan lembaga atau yayasan pendidikan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya guna percepatan dalam sehari setidaknya bisa 30 orang yang diperiksa.***
