Network
Dia menambahkan, dengan adanya Perda ini, disatu sisi akan sangat membantu pesantren, meski disisi lain ada kekhawatiran dari orang tua atau tokoh ulama, kiai sepuh. Semoga adanya Perda ini tidak menggangu kekhasan pondok pesantren dalam arti keikhlasan nya selama ini.
Baca Juga: Warga Terdampak Waduk Jatigede Lakukan Aksi Massa di Pengadilan Negeri Sumedang
"Dan tidak menjadikan mental para generasi di pesantren menjadi peminta-minta. Insya Allah pesantren dapat menjaga dari apa yang dikhawatirkan oleh orang tua," tambah dia.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya Jejeng Zainal Muttaqin, mengatakan jika pihaknya sangat menghaturkan terima kasih atas silaturahmi dan kepercayaan RMI kepada Fraksi PKB. Maka pihaknya mengaku siap untuk mengawal Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini agar sesuai dengan aspirasi pondok pesantren.
"Ini amanah, kami akan sungguh-sungguh mengawal Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini agar sesuai dengan aspirasi para pimpinan pesantren, para ajengan dan ketentuan hukum yang ada," ungkap dia.
Baca Juga: Jadwal SIM Keliling Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota Tanggal 23-28 Agustus 2021
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga Ketua GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim menambahkan Fraksi PKB menargetkan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini bisa selesai sebelum peringatan Hari Santri 22 Oktober. Meski demikian, tetap pihaknya mengacu jika Perda ini nantinya bisa benar-benar berkualitas dan aspiratif.
"Kami tidak saja menargetkan waktu penetapan Ranperda, karena yang terpenting juga adalah Ranperda ini bisa benar-benar berkualitas dan aspiratif bagi pesantren" ujar Asep.***
