Network
KABAR PRIANGAN - Tidak masuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan (Tasela) dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat 2021, mengundang sejumlah tanda tanya besar. Ironisnya, hal itu malah tersalip oleh pengusulan DOB Indramayu Barat (Inbar).
Pertanyaan yang mengemuka salah satunya terkait peran para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terutama dari wilayah Tasela.
"Seharusnya para anggota DPRD Jawa Barat Dapil 12 (Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya) jangan diam saja," kata Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Dapil VI, Haris Somantri, Rabu 3 November 2021.
Baca Juga: Banjir Cileuncang Kerap Kepung Banyak Wilayah, Pemkot Tetapkan Kota Tasikmalaya Siaga Bencana
"Mereka mesti lebih proaktif memperjuangkan DOB Tasela dengan sesama anggota DPRD Jabar lainnya, terutama dari Jabar Dapil 12," ujar Haris, menambahkan.
Sehingga, lanjut Haris, DOB Tasela juga bisa ikut diparipurnakan bersamaan dengan Indramayu Barat hingga bisa ditetapkan Gubernur Jabar untuk diajukan ke Kemendagri. "Namun sayang, nyatanya kesempatan itu malah hilang karena Tasela tidak masuk," ucap Haris kecewa.
Haris menyebutkan, pihaknya sempat masuk dalam Pansus DOB Tasela di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Hingga akhirnya tugas DPRD bersama Bupati Tasikmalaya, dikatakan Haris, secara prosedur pemekaran telah selesai.
Bahkan, Pemkab Tasikmalaya telah siap mengucurkan anggaran sebesar Rp 7,5 milliar untuk percepatan pemekaran DOB Tasela.
"Ya, kami berharap Anggota DPRD Jabar lebih proaktif lagi memperjuangkan pemekaran DOB Tasela tahun 2021 bisa diparipurnakan. Dan mendapat persetujuan dari Gubernur," ujar Haris.
Haris menuturkan, jika saja para anggota DPRD Jawa Barat terutama yang dari Tasela proaktif dan berupaya maksimal berkoordinasi dengan Pemkab Tasikmalaya dan Presidium Tasela, maka paling tidak akan ada pengajuan dan penetapan pemekaran DOB Tasela oleh Gubernur Jabar.
Baca Juga: KPA, Puskesmas, dan Tokoh Masyarakat Sukalaksana Bentuk Warga Peduli AIDS
"Sehingga (pengajuan dan penetapannya) bersamaan dengan Indramayu Barat," tutur Haris.
Di tempat berbeda Ketua Presidium DOB Tasela Asep Rahmat, menyebutkan Kajian Kapasitas Daerah (Kapasda) DOB Tasela sudah di dilakukan oleh pihak Universitas Padjadjaran hingga sudah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD dan Bupati Tasikmalaya.
"Namun untuk proses persyaratan adiministrasi masih terus dilakukan penyempurnaan di tingkat kabupaten, dan belum berproses di provinsi. Peran dewan provinsi sejatinya bisa membantu mempercepat pemekaran. Karena selama ini supportnya bisa dikatakan tidak ada," kata Asep.*
