Network
KABAR PRIANGAN - Direktur salah satu perusahaan jasa konsultan di Tasikmalaya Eries Hermawan turut angkat bicara terkait polemik yang dipicu oleh pemangkasan sebagian
anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut dia, komunikasi atau lobi-lobi agar Pemprov Jabar memenuhi sejumlah anggaran seperti semula justru kurang tepat. Pasalnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar terkait pemangkasan anggaran sudah turun.
"Ketika Pergub Jabar sudah ditandatangani berarti sudah final. Di satu sisi, saat ini akhir Tahun Anggaran 2021 sudah memasuki minggu ketiga November ditambah cuaca yang kurang mendukung pada jalannya pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan terbuka," ujar Eries.
"Sementara, waktu berjalan dengan sisa efektif tinggal kurang lebih 30-35 hari dipandang kurang cukup waktu konsentrasi untuk terus bergarap pada upaya penambahan anggaran," kata Eris yang juga Ketua FKPPI Kota Tasikmalaya itu, Minggu 21 November 2021.
Artinya saat ini, lanjut Eries, para pemangku kebijakan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mereview data seluruh kegiatan yang terdampak recofusing sesuai Perbup/DIPA dan kode rekening masing-masing, mengingat nilainya bervariasi.
"Sampaikan juga pada setiap rekanan dan segera lakukan pengecekan progress di lapangan yang riil oleh konsultan pengawas," ujarnya, menambahkan.
Baca Juga: Puskesmas Bantar dan Posyandu Remaja Parahita Berikan Layanan Kesehatan Rutin
Setelah itu, tutur Eries, dibuat kesepakatan bersama-sama lalu lakukan revisi dan addendum (perubahan-red) mulai biaya, waktu dan jenis sifat pembayaran yang tertera dalam surat perjanjian.
