Network
KABAR PRIANGAN - Pro-kontra mengenai calon pengisi kekosongan bupati atau wali kota sebelum melaksanakan Pilkada Serentak 2024 terus menjadi topik hangat yang mewarnai demokrasi di Tanah Air. Terutama, karena opsi figur pengisinya mengarah kepada sosok anggota TNI/Polri.
Opsi itu memicu kekhawatiran dimana kegagalan dwifungsi TNI/Polri harus menjadi pelajaran. Opsi lain adalah sekretaris daerah (sekda) masing-masing daerah karena dianggap mengetahui detail karakter masyarakatnya.
"Ya, kekhawatiran pengisi kekosongan kepala daerah dari TNI/Polri memang memantik polemik," ujar Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi Phd.
Baca Juga: Masalah Proyek Jalan Lingkar Utara, Unjuk Rasa KMRT di Bale Kota Diwarnai Kericuhan
Muradi menyampaikan hal itu dalam seminar nasional bertema "Quo Vadis Pengisian Pejabat Kepala Daerah Dari Unsur TNI/Polri" yang digelar BEM Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya dan BEM FISIP Unsil di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan Unsil, Senin 22 November 2021.
"Namun dalam beberapa kasus termasuk penunjukan M. Iriawan jadi Pj. Gubernur Jawa Barat, ternyata bisa berjalan lancar. Jadi menempatkan Pj. gubernur atau bupati/wali kota oleh TNI/Polri dengan potensi konflik tinggi tak ada salahnya dipercayakan kepada TNI/Polri," kata Muradi.
Selain Muradi, acara yang dibuka secara daring oleh Rektor Unsil Prof. Rudi Priyadi itu turut menghadirkan M. Ali Andrias, MSi, Dosen FISIP Unsil Tumpal Beckham, mahasiswa Unsilsecara luring dan Dirjen Otda Kemendagri Dr. Akmal yang hadir secara daring.
Tampak hadir Dekan FISIP Unsil Prof. Dr. Is Marwan, sejumlah dosen dan para mahasiswa lintas fakultas yang mengikuti acara secara daring.
Muradi menambahkan, opsi berupa penunjukan sekretaris daerah menjadi Pj. wali kota/bupati untuk kota seperti Tasikmalaya sangat dimungkinkan. Sebab secara geografis tidak terlalu luas. Sekda juga mengenal internal birokrasi dan lebih paham karakter masyarakatnya.
Hanya memang, lanjut Muradi, potensi ketidaknetralan seorang sekda selalu ada. Apalagi dirinya memiliki kajian di lima daerah di Jabar yang menunjuk sekda jadi Pj. bupati saat pilkada, dimana tiga diantaranya terindikasi tidak netral.
Baca Juga: Video Mesra Pelajar Tersebar, Orangtua di Tasikmalaya Utara Khawatir
"Maka agar tak memicu konflik, lebih baik dari luar saja. Atau jika sekda yang menjadi pilihan, sebaiknya disilang dengan daerah lain," ujarnya.
Dirjen Otda Kemendagri Dr. Akmal Malik tak memungkiri kebijakan Pilkada Serentak 2024 membuat kekosongan jabatan gubernur atau bupati/wali kota mencapai lebih dari 400 daerah. Jika hanya mengandalkan SDM yang ada di Kemendagri, tentu tidak akan mencukupi.
"Namun pelaksanaannya juga masih lama, sehingga masih ada waktu untuk melakukan kajian secara lebih matang," kata Akmal.***
