Network
Diungkapkan Risma, terkait penyediaan untuk kebutuhan di lumbung sosial tersebut, sepenuhnya akan ditanggung oleh Kementerian Sosial. Jika nanti isi di dalam lumbung sosial telah habis, maka Kementerian Sosial akan mengisinya kembali sehingga persediaan kebutuhan akan selalu ada.
Risma pun menyebutkan tidak akan akan membebankan anggaran untuk kebutuhan lumbung sosial ini kepada pemerintah daerah. Apalagi saat ini persediaan anggaran biaya tidak terduga (BTT) Pemkab Garut tinggal sedikit yakni tinggal Rp2 miliar.
"Kalau persediaan kebutuhan di dalam lumbung sosial telah habis, kami akan isi kembali. Jangan khawatir, anggarannya kami yang siapkan, karena kami tahu Pak Bupati uangnya tinggal Rp2 miliar," ucap Risma.
Sementara itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, mengakui betapa pentingnya keberadaan lumbung sosial di sekitar lokasi terdampak bencana.
"Apalagi saat ini ancaman bencana alam di Garut masih cukup tinggi mengingat musim hujan yang diperkirakan masih cukup lama yakni hingga Maret tahun depan," ujar Helmi.
Helmi pun menyambut baik rencana Mensos yang akan membangun lumbung sosial di wilayah terdampak bencana. Keberadaannya sangat penting karena selain bisa memenuhi kebutuhan warga terdampak.
"Juga bisa menjadi persediaan apabila sampai terjadi banjir bandang susulan yang bisa saja menimbulkan dampak lebih parah termasuk kemungkinan terputusnya akses jalan," ucapnya.
