Network
KABAR PRIANGAN - Adanya aksi unjurasa ratusan Kepala Desa ke Jakarta untuk memprotes lahirnya Perpres No 104 yang mengatur tentang Dana Desa membuat prihatin anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati.
Menurut Tina, protes para Kepala Desa yang menolak alokasi Dana Desa sebagian dialihkan untuk bansos dan mengatasi masalah Covid di desanya masing-masing sebenarnya tak perlu terjadi jika pemerintahan desa sudah mandiri secara perekonomian.
“Selama ini kan keuangan desa sangat tergantung dari Dana Desa yang dipasok oleh pemerintah. Jadi, ketika ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemotongan atau pengalihan alokasi dana desa, maka para kades akan merasa terusik,” katanya.
Menurut Tina, hal ini terjadi karena sebagian besar desa di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat, belum mandiri secara ekonomi.
“Kalau desa sudah mandiri secara ekonomi, tentu tak akan tergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah. Seperti anak yang sudah mandiri, dia tak perlu lagi pemberian uang dari orangtuanya,” katanya.
Memang diakui Tina, saat ini masih banyak desa yang kondisinya belum siap untuk mandiri. Namun menurutnya, hal itu bukan tak mungkin untuk membentuk atau menciptakan desa mandiri.
Baca Juga: Tonton Mata Najwa 'Guyub Akhir Tahun'. Berikut Jadwal Acara Trans7 Rabu, 29 Desember 2021
Salah satu caranya menurut legislator dari Partai Gerindra ini, yaitu dengan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Menurutnya,Bumdes ini posisinya sangat strategis untuk menciptakan pemerintahan desa yang mandiri.
Apalagi menurutnya, dari hasil kajiannya ke berbagai desa di jawa barat, banyak desa memiliki potensi yang cukup kaya, terutama potensi hasil alamnya yang bisa dikelola oleh Bumdes.
Baca Juga: Ketua PSSI Ingin Masuk Ruang Ganti Timnas Indonesia, Netizen Bandingkan dengan Petinggi Negara Lain
“Saya lihat masing-masing desa memiliki karakter dan potensinya sendiri-sendiri. Ada yang berpotensi dikembangkan sebagai desa wisata, ada juga yang kaya akan hasil kebunnya, juga hasil pertanian, peternakan, dan lainnya,” kata dia.
Menurut Tina, jika potensi tersebut dikembangkan dengan maksimal oleh Bumdes, maka hasilnya akan menyejahterakan seluruh masyarakat.
“Tak hanya Bumdes dan Pemerintahan Desanya yang makmur, tetapi juga para petani dan masyarakat juga ikut terdongkrak perekonomiannya,” kata Tina Wiryawati.
Baca Juga: Peserta X Factor Indonesia 2021 asal Tasikmalaya Gan Gan Wigandi Lolos ke Babak Selanjutnya
Memang diakui, saat ini sebagian besar bumdes yang ada di desa-desa itu umumnya jalan di tempat. Hal ini terjadi, kata dia, karena Bumdes itu dikelola oleh orang yang bukan ahlinya.
Untuk itu,menurut Tina, harus ada pelatihan khsusus bagi para pengelola Bumdes ini agar mereka benar-benar menjadi profesional.
Sebagai contoh, kata Hj. Tina, dirinya sudah mendorong salah satu desa di Kuningan untuk menjadi Desa Wisata.
Untuk mewujudkannya, kata Tina, dirinya menggandeng akademisi dan praktisi untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat di desa tersebut, termasuk pelatihan untuk pengelola Bumdes.
Bekerjasama dengan Pemkab Kuningan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPAR) Semarang, sejumlah warga desa yang menganggur atau baru lulus SMA/SMK diberi pelatihan untuk mengembangkan pariwisata desa.
“Tidak hanya Desa Wisata saja, Bumdes bisa pula mengelola kebutuhan dasar warganya, sehingga bumdes bisa menjadi bagian dari perekonomian desa tersebut,” katanya.
Baca Juga: Mobil Minibus Terbakar di Tugu Batas Banjar-Ciamis, Enam Penumpang Selamat
Untuk itu, kata dia, diperlukan pengelola Bumdes yang ahli di bidang management dan entrepreneur.
“Rekrutmen untuk pengelola Bumdes harus profesional. Selain itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan bagi para pengurus Bumdes. Setelah pelatihan, harus ada pendampingan hingga Bumdes tersebut benar-benar mandiri,” kata dia.
Dia meyakini, jika Bumdes ini telah maju, maka pemerintah desa dan masyarakatnya akan makmur. Dengan demikian, ketergantungan desa terhadap Dana Desa akan bisa diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali.
Baca Juga: Sedang Berenang di Sungai Ciwulan, Seorang Remaja Warga Cigalontang Tasikmalaya Tewas Terseret Arus
Tina mengatakan, pelatihan Bumdes untuk mewujudkan desa yang mandiri ini sangat penting dalam rangka mengantisipasi Peraturan Presiden No 114/2021 untuk mempercepat inklusi keuangan Indonesia.***
