Network
KABAR PRIANGAN - Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Dede Muharam kembali menyesalkan masih adanya fakta bahwa kualitas barang bantuan sosial (bansos) yang jelek serta kuantitasnya yang berkurang.
Hal itu dikatakan dia seusai bersama anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya melakukan pengecekan langsung ke sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos dan penyalur bansos itu, Selasa 4 Desember 2022.
Selain di Kecamatan Purbaratu, pengecekan bansos juga dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Indihiang menyusul banyaknya laporan dan pengaduan dari KPM.
"Ternyata setelah dicek, keluhan soal buruknya kualitas bansos terutama beras dan ayam sangat tidak layak dikonsumsi. Kami mengecek semata untuk memastikan aduan KPM dan ternyata benar adanya, termasuk banyaknya e-warung dadakan," ujar Dede.
Menyaksikan kenyataan itu, Dede karuan berang dan mempertanyakan sejauh mana nurani pemerintah daerah serta pihak terkait yang diduga "bermain" dalam proyek bantuan untuk keluarga miskin itu.
"Selain warnanya kuning dan agak bau, kuantitas beras per karung berkurang, mana nurani pemerintah daerah serta pihak terkait," ucap Dede.
Baca Juga: Kota Tasikmalaya Level I PPKM Vaksin Anak Usia 6-11 Tahun Sudah Bisa Dilakukan, Ini Tanggal Mulainya
Begitupun ada ayam yang kondisinya sudah bau. Tak heran banyak KPM termasuk di Lengkong, Purbaratu, dan lainnya mengembalikan bantuan itu.
"Kalau dipaksakan dimakan khawatir jadi sumber penyakit. Apalagi dalam ayam yang sudah kadaluarsa, ada belasan jenis bakteri yang sangat membahayakan," ujar Dede dibenarkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H. Gilman Masardi.
Terkait situasi itu, pihaknya akan memanggil Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mengklarifikasi hal tersebut supaya tidak saling tuding. Malah pihak perbankan, leading sector yang menunjuk e-warung, juga akan dihadirkan agar ada kejelasan terkait penunjukan e-warung dadakan itu.
Gilman menambahkan, sesuai pedoman umum, KPM sebenarnya bisa menyicil penggesekan untuk menukarkan sembako yang dibutuhkan.
"Kalau ternyata di rumah masih ada stok beras, KPM bisa memilih kebutuhan sembako lain yang paling dibutuhkan saat ini alias teu digeblugkeun," ujarnya didampingi Dadan "Puyuh" Daruslan.
Hal itu dikatakan Gilman merujuk pada hasil komunikasi yang dilakukan Komisi IV dengan Kementerian Sosial. Ia menduga ada oknum yang bermain dalam proyek bansos ini karena anggarannya cukup menggiurkan.
Gilman maupun Dede juga prihatin dengan sistem saat ini dimana produk yang diproduksi petani lokal mulai beras, telur ayam ataupun daging rupanya tidak terserap oleh program itu. Sehingga banyak petani maupun peternak tidak memperoleh manfaat dari program tersebut.
"Kalau penyedia barang dipasok dari sini, otomatis perputaran uang juga bergulir disini. Baru kalau tidak ada di sini, bisa bawa dari luar daerah," ujar Gilman.*
