Network
KABAR PRIANGAN - Jumlah pegawai di lingkungan RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya terlalu gemuk. Banyaknya pegawai yang mencapai 1400 orang, sebanyak 600 diantaranya non ASN, rupanya belum sesuai dengan harapan berupa peningkatan pelayanan optimal yang diberikan.
Buktinya, komplain dari pasien mulai ketersediaan fasilitas, ketersediaan obat dan lainnya masih kerap muncul. Dengan situasi itu, status BLUD RSUD dr Soekardjo semestinya bisa mandiri tanpa peran serta Pemerintah Kota Tasikmalaya belum bisa terealisasi.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis 6 Januari 2022.
Baca Juga: Perjudian Online Marak, Ratusan Warga di Tasikmalaya Unjuk Rasa
Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya dr Budi Tirmadi tak memungkiri jumlah pegawai di RSUD itu sudah over di kisaran 200 sampai 250 orang.
Dengan jumlah pegawai sebanyak itu menjadi salah satu beban yang cukup memberatkan, sehingga kondisi kesehatan keuangan RSUD belum dinyatakan sehat. Karena untuk beban gaji pegawai pun, manajemen harus menguras kas sekitar Rp 1,5 miliar per bulan.
"Tetapi di satu sisi, RSUD juga butuh pegawai, terutama yang sesuai dengan kompetensi yang memang dibutuhkan," ujar Budi yang baru beberapa hari dilantik jadi direktur RSUD tersebut.
Namun, lanjut Budi, sebelum melangkah ke upaya perampingan pegawai, pihaknya akan terlebih dulu melakukan inventarisasi jumlah pegawai dan efektivitasnya selama ini serta berada di titik mana spesifik kelebihannya.
