KABAR PRIANGAN - Jeleknya kualitas beras program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) yang dikeluhkan ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, membuat perhatian masalah beras bantuan sosial (bansos) kini tertuju ke kawasan itu.
Sebelumnya, persoalan kualitas beras BPNT terjadi di Kota Tasikmalaya, namun di wilayah itu ada respons cepat DPRD Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada para suplier. Sehingga suplier menyatakan siap mengganti beras tak layak makan tersebut.
Diminta tanggapannya tentang kasus jeleknya kualitas beras yang terjadi di Kawali, Sekretaris Komisi D DPRD Ciamis Yuli Yulianti, SE, enggan berkomentar.
"Abi no komen (comment) kumargi teu acan uninga (Saya tak berkomentar karena belum tahu)," tulisnya menjawab pesan Whatsapp kepada Kabar-Priangan.com/ Harian Umum Kabar Priangan, Jumat 7 Januari 2022 malam.
Saat ditanyakan apakah permasalahan tersebut telah dibicarakan di tingkat komisi, Yuli menyebutkan akan ke lapangan dulu. "Ketua komisi instruksi ke lapangan dulu," tulisnya, melanjutkan.
Lalu, apakah ada rencana ke lapangan? Yuli menjawab "Ada". Namun saat ditanya waktunya kapan, hal itu belum dipastikan. Soalnya harus ada izin resmi dari DPRD Ciamis.
"Ngantos heula izin resmi ti lembaga. Punten atos heula abdi nembe dongkap (menunggu dulu izin resmi dari lembaga. Maaf sudah dulu saya baru datang)," tulisnya.