Network
Tugas BNPT untuk pencegahan munculnya faham radikalisme ini disampaikan Dedi ada di Undang-undang nomor 5 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 di antaranya adalah pencegahan.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, 2 Napi Lapas Kelas IIB Garut Jalani Asimilasi
Pencegahan itu melaksanakan kesiapsiagaan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan semua unsur mulai dari kementerian sampai dengan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, sebagai koordinator, tugas BNPT mengajak seluruh elemen dari kementerian, lembaga pemerintah daerah dan yang lainnya untuk bersama-sama menjaga NKRI ini pada konsensus nasional konsep nasional yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dedi menyampaikan, melalui kegiatan seperti ini, harapannya ke depan karena kita sudah sepakat bentuk negara kita NKRI, maka NKRI harus ada sampai kapanpun. Ia mengingatkan jangan sampai nantinya ada kata "NKRI itu dulunya pernah ada" dengan kata lain NKRI akan hilang.
Baca Juga: Pemkab Garut Tunggu Informasi Kelanjutan Mega Proyek Jalan Tol Gedebage–Cilacap
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengungkapkan ideologi yang berbasis kekerasan ini yang menjadi pokok.
Adapun kalau misalkan di situ ada yang menyangkut pautkan dengan agma, itu tidak benar.
"Semua sepakat bahwa agama tidak bisa disangkut pautkan dengan kekerasan, dengan terorisme. Seperti di tempat lain juga begitu ada yang namanya kelompok kriminal bersenjata, itu juga sama tidak boleh karena ini merupakan isme-isme yang tidak boleh muncul di negara kita.
