Network
KABAR PRIANGAN - Selama sepekan sempat merasakan sedikit kelonggaran aturan karena diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1, kini Kabupaten Garut kembali harus menerapkan PPKM Level 2.
Namun perubahan kembali status Garut ke PPKM Level 2 ini dinilai sangat membingungkan mengingat alasannya yang tak masuk akal.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, perubahan status Kabupaten Garut dari PPKM Level 1 ke PPKM Level 2 cukup membingungkan. Hal ini dikarenakan yang menjadi alasannya, terkait poin tracking dan tracing Garut yang dianggap rendah oleh pihak Kementerian Kesehatan RI.
Baca Juga: Garut Jadi Pilot Projek Nasional Penerapan Kurikulum Pencegahan Radikalisme
Padahal menurut Nurdin Yana, alasan itu tidak tepat karena perhitungan jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 versi Kemenkes dikalkulasikan dengan warga Garut yang berada di luar Garut.
Hal ini dinilainya tidak adil karena seharusnya, yang dihitung itu mereka yang terkonfirmasi positif yang ada di wilayah Garut saja.
"Saat ini Garut kembali ke PPKM Level-2 karena dianggap poin tracking dan tracingnya rendah dibandingkan dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif. Ini janggal karena 21 orang warga Garut yang terpapar Covid-19 tidak sedang berada di Garut tapi berada di luar Garut seperti Jakarta, Papua, dan yang lainnya," kata Nurdin Yana, Selasa, 25 Januari 2022.
Baca Juga: Mantan Guru Honorer Nekat Bakar Bangunan SMPN 1 Cikelet Garut, Alasannya Bikin Pilu
Dikatakannya, seharusnya warga Garut yang terpapar Covid-19 akan tetapi sedang berada di luar Garut, datanya tak langsung dikalkulasikan dengan warga Garut yang memang berada di Garut.
Penilaian tinggi rendahnya pelaksanaan tracking dan tracing seharusnya bukan berdasarkan jumlah warga Garut yang terpapar Covid-19 hanya berdasarkan alamat di KTP elektroniknya.
