Network
Nurdin Yana mengungkapkan, saat ini ada 21 warga Garut tapi berada di luar Garut yang terpapar Covid-19. Anehnya, pihak Kemenkes beranggapan tracking dan tracing terhadap 21 warga yang terpapar itu harus dilakukan di Garut sedangkan orangnya sendiri terpapar dan berada di luar Garut.
Baca Juga: BPN Garut Lantik Satgas PTSL, Sekda: 20 Ribu Sertifikat Sudah Diberikan ke Masyarakat
Pemkab Garut, tutur Nurdin Yana, tentunya sudah faham benar dengan aturan ketika ada seorang warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka harus dilakukan tracking dan tracing minimal terhadap 15 orang yang terlibat kontak erat. Aturan tersebut pun selama ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
"Namun apakah ketika ada orang Garut yang berada di luar Garut dan terpapar Covid-19 di sana lantas kita harus laksanakan tracking dan tracing di sini? Harusnya ini jadi bahan pertimbangan," katanya.
Menyikapi hal ini, disampaikan Nurdin Yana, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Kemenkes untuk mengembalikan data tracking dan tracing ke wilayah setempat. Apalagi posisi 21 orang warga Garut itu pun kini ada di wilayah masing-masing dan tidak diperkenankan keluar kota/kabupaten saat ini tinggal.
Baca Juga: Sebanyak 31 Rumah di Leles Garut Rusak Diterjang Angin Puting Beliung
Oleh karena itu ia menilai tidak kontekstual ketika ada warga yang alamat di KTP-nya Garut tapi berada di luar Garut dan terpapar Covid-19 akan
tetapi datanya dimasukan ke Garut. Padahal di Garut sendiri sat ini hanya ada 11 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 akan tetapi data dari Kemenkes ada 32 karena dikalkulasikan dengan mereka yang terpapar dan berada di luar Garut.
Masih menurut Nurdin Yana, Pemkab Garut telah melaksanakan tracking dan tracing terhadap 165 orang yang terlibat kontak erat dengan mereka yang terpapar atau terkonfirmasi positif Covid-19 yang jumlahnya 11 orang. Hal ini tentu telah sesuai dengan aturan dimana dari 1 orang yang terkonfirmasi positif, minimal dilakukan tracking dan tracing terhadap 15 orang.
Baca Juga: Wabup Garut Ancam Beri Sanksi Tegas Kepada ASN yang Mangkir Apel
