Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Bandung Dadang Supriatna saat ini sedang memperjuangkan terwujudnya pembangunan Jalan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan.
Jika Jalan Tol Soreang-Ciwidey Pangalengan terwujud, Dadang optimistis kawasan Ciwidey dan Pangalengan akan tereksplorasi dengan maksimal.
Bahkan Dadang pun meyakini, kalau Jalan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan beroperasi, potensi wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat pun akan terkalahkan.
Baca Juga: Jalan Nasional di Sumedang Kembali Ambles, Akses Lalulintas Bandung-Cirebon Terganggu
“Kalau seandainya saya bikin Jalan Tol Soreang-Ciwidey-Cidaun (Kabupaten Cianjur)-Gambung-Pangalengan, saya yakin Lembang akan kalah sama Ciwidey atau pun Pangalengan,” katanya.
Hal tersebut diungkapkan Dadang dalam program ‘Klarifikasi Bersama Forum Pimred PRMN’ bertajuk ‘Bandung, Di Kabupaten Kami Tidur, Di Kota Kami Bekerja’, Rabu 9 Maret 2022.
"Saat ini usulan pembangunan jalan tol tersebut sudah selesai tahap pra feasibility study (pra-FS). Mulai waktu dekat ini, kami akan rapat dengan Kementerian PUPR dan investor sudah mulai pada masuk," ujar Dadang.
Baca Juga: Travel Gelap Kian Marak, Pengusaha Angkutan Umum Mengadu ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Tak hanya itu, dikatakan Dadang, dengan kehadiran jalan tol tersebut tentunya akan bersinergi dengan Jalan Lingkar Selatan di wilayah Cidaun yang berintegrasi hingga ke Pangandaran dan willayah Jawa Tengah.
Jika akses jalan tol ini dibuat, kata Dadang, dirinya sangat optimistis pertumbuhan ekonomi di daerah Ciwidey dan Pangalengan akan tumbuh cepat. Selain itu, akan tumbuh pula tempat-tempat wisata baru yang tentunya membuat wisatawan sangat nyaman di Ciwidey dan Pangalengan.
Ia berharap dalam pembuatan jalan tol tersebut dalam waktu dekat ini bisa terwujud dengan pola KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).
Baca Juga: Bupati Garut Sebut Sampah Plastik Jadi Permasalahan yang Sulit Diatasi
Ditambahkan Dadang, munculnya gagasan pembangunan jalan tol tersebut untuk menyikapi tersebarnya titik kemacetan lalu lintas setelah akses Jalan Tol Soroja di Soreang menuju Pangalengan dan Ciwidey.
Ia menilai, kemacetan lalu lintas ini menjadi persoalan baru sehingga ke depannya perlu segera diantisipasi.
“Adanya Jalan Tol Soroja tentu cukup membantu mengatasi kemacetan di Kopo. Tetapi permasalahannya, sekarang di daerah Banjaran dan Soreang terjadi kemacetan lalu lintas karena ada ruas jalan yang ada masih kecil," ujar Dadang.
Baca Juga: Tolak Rencana Pemerintah Menghapus Subsidi Pupuk, Petani Tasikmalaya Ancam Naikkan Harga Gabah
Untuk tahap pelebaran jalan di titik rawan kemacetan lalu lintas di Kabupaten Bandung tersebut pihaknya telah menganggarkan Rp 1,3 miliar. Pemkab Bandung juga merencanakan membuat jalan lingkar Katapang hingga Majalaya.
"Proses pembebasan lahan sudah dilakukan saat ini, tapi kendalanya dalam hal infrastrukturnya. Kemarin sempat meminta kepada Kementerian PUPR, apakah boleh kalau seandainya kami membuat jalan tol antara Katapang sampai Majalaya? Ini sedang kami kaji dulu,” ujar Dadang.
Dadang meyakini, setelah Jalan Lingkar tersebut dibangun tidak akan ada lagi kemacetan lalu lintas di Banjaran, Kopo, dan Dayeuhkolot. Namun ia menghadapi permasalahan yang dilematis.
Baca Juga: Mulai Hari Ini, KAI Berlakukan Peraturan Baru Bagi Penumpang Kereta Api
"Jujur saja ya, kadang saya bingung saat mau manuver termasuk akan melakukan pelebaran jalan. Contohnya di Jalan Raya Banjaran hingga Bojongsoang termasuk Kopo, itu kan statusnya jalan provinsi. Ini perlu pemikiran bersama,” tutur Dadang.
Sebab itulah dirinya sempat meminta audiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tetapi hingga sekarang belum terealisasi.
“Ini yang tentu perlu kita sepakati, kalau bisa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung, khususnya di jalan yang berstatus jalan provinsi, kita bahasa secara komprehensif. Tentunya ada rencana-rencana yang jelas,” tutur Dadang.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 di Sumedang Tembus 407, Hanya Satu Kecamatan Zero Kasus
Dadang tak ingin warga nantinya malah menyalahkan dirinya. “Jangan sampai warga neumbleuhkeun kepada bupati. Padahal kan ada kewenangan masing-masing,” katanya.*
