Network
"Beberapa waktu lalu kami telah menyampaikan hal itu ke pihak dewan akan tetapi belum terlihat ada respon yang baik. Jangan sampai kami datang lagi ke dewan untuk menggelar aksi yang lebih besar," katanya.
Baca Juga: Kemenparekraf Dorong Kreator di Garut, Memproduksi Film Dengan Konten Ciri Khas Daerah
Kepada pemerintah daerah, pimpinan Ponpes Fauzan ini meminta serius tangani masalah NII. Salah satu langkah yang harus segera dilakukan diantaranya dengan menerbitkan Perda larangan gerakan NII yang kini sudah semakin marak.
Menurutnya, akibat ketidaktegasan pemerintah, keberadaan NII di Garut kian marak dan mengkhawatirkan.
Bahkan gerakan NII di Garut saat ini sudah semakin berani terbuka, tidak lagi tersembunyi seperti sebelumnya.
Baca Juga: Miliki Alam yang Indah, Bupati Ajak Investor Untuk Berinvestasi di Wilayah Garut
Lebih jauh Mujib menyatakan, selain NII, pemerintah juga harus tegas terhadap ASN, TNI/Polri maupun masyarakat umum yang terindikasi terpapar paham radikal. Selain itu, ada juga aliran takfiri yakni aliran yang selalu mengkafirkan yang berbeda pemahaman dengan kelompoknya yang juga harus diberantas.
"ALMAGARI akan berada di garda terdepan dalam membela NKRI dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jika pemerintah tak tegas, jangan salahkan ummat jika terpaksa harus bergerak," ucap Mujib.
Masih menurut Mujib, kegiatan silaturahmi itu juga telah menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dituangkan dalam pernyataan sikap ALMAGARI dan elemen Islam lainnya di Garut. Adapun isi pernyataan sikap tersebut yakni:
Baca Juga: Ratusan Anak Yatim dan Janda di Sukasenang Garut Terima Santunan Uang Tunai
