Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Garut, Rabu, 27 April 2022.
Kegiatan tersebut digelar di aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul.
Menurut Bupati, rakor ini sangat penting mengingat masih banyak masyarakat Garut yang masih memerlukan perhatian pemerintah daerah, khususnya masyarakat yang tidak mampu.
“Ada orang yang memerlukan perhatian khusus, karena kemiskinan, mereka tidak bisa melakukan pengelolaan hidupnya, mulai dari persiapan perkawinan, setelah lewat proses perkawinan tentu ada hubungan suami istri yang berdampak terhadap adanya kehamilan,” kata Bupati.
Ia menuturkan, terkait Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana salah satu faktor yang menyebabkan stunting itu adalah kurangnya kemampuan ekonomi keluarga.
“Tentu ini adalah keprihatinan Bapak Presiden dan juga keprihatinan saya, bahwa di Garut sekarang misalnya naik lagi menjadi 35 persen,” ucapnya.
Baca Juga: Perusahaan Coklat di Garut Jalin Kerjasama Dengan Perusahaan Asal Swiss
Oleh karena itu, imbuh Rudy, hal ini menjadi perhatian pemerintah apalagi dengan adanya masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kabupaten Garut kembali meningkat.
"Sekarang akibat pandemi itu target berkurang setelah miskin makin miskin, maka dari 8,89 angka kemiskinan Garut, sekarang menjadi 10 menjadi dua digit lagi, saya selalu memperhatikan hal ini,” ujanya.
Bupati menyebutkan, dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Garut, pemerintah daerah akan menganggarkan sebesar Rp2 miliar pada anggaran perubahan nanti untuk digunakan dalam penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Garut.
Baca Juga: Kian Meresahkan, Ummat Islam Garut Nyatakan Penolakan Terhadap Paham Radikal
“Pertama saya ingin ada mobil untuk mengangkut, mobilnya harus tiga, saya juga ingin ada identitas, saya akan membangun tiga tempat bilamana kita mendapatkan atau menemukan (penyintas) stunting, saya akan membuat rumah sehat di anggaran perubahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPKBPPPA Garut, Yayan Waryana menerangkan, dengan dikeluarkannya Perpres No. 72 Tahun 2021, tidak hanya penurunan stunting saja, tetapi harus melakukan upaya percepatan penurunan stunting yang preventif serta kuratif agar tidak terjadi penambahan stunting.
“Ini bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang mudah tapi ini harus dilakukan upaya-upaya disamping preventif, kita pun harus menangani pada sasaran-sasaran yang memang sudah termasuk kategori stunting,” ucapnya.
Baca Juga: Jembatan yang Hancur Akibat Banjir Bandang di Sukalilah Garut Belum Diperbaiki
Yayan menyampaikan, adanya rakor ini merupakan sebuah bukti keseriusan dan kesungguhan Bupati dengan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki peranannya masing-masing dalam menangani stunting di Kabupaten Garut.
"Urusan gizinya, urusan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)-nya, urusan sosialnya semua akan bisa dilakukan oleh setiap SKPD yang memiliki tugas pokok fungsi sesuai dengan peranannya masing-masing,” ujarnya.
Yayan mengungkapkan, perkembangan penurunan angka stunting dimana 5 tahun ke belakang angka stunting di Kabupaten Garut hampir mencapai 35 persen, kemudian berkurang menjadi 27 persen, lalu untuk target di tahun 2024 adalah berada di angka 14 persen.***
