Network
KABAR PRIANGAN - Kabupaten Sumedang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kali dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat.
Hal itu disampaikan pada penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 di Auditorium Lantai 5 BPK Perwakilan Jawa Barat Bandung, Jumat 20 Mei 2022 kemarin.
Selain Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah yang menerima LHP adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi dan Kota Bandung.
Baca Juga: Bupati Sumedang: Ekosistem Pendidikan Jadi Spirit Mencerdaskan Bangsa
Bupati Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Ketua DPRD Sumedang Jajang Heryana menerima langsung LHP dari Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arif Agus.
Bupati mengapresiasi tim penyusun laporan keuangan yang telah bekerja keras sehingga LKPD Kabupaten Sumedang kembali meraih opini WTP.
"Tentunya opini (WTP) ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk bisa lebih meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Baik dari sisi penyusunan, pengolahan, pertanggungjawaban dari sisi kepatuhan dalam perundang-undangan dan penyajian kecukupan data," ucapnya.
Baca Juga: Tersandung Foto Mesra, Kades Cikareo Selatan Sumedang akan Bertahan Menjabat, BPD: Ada Pro Kontra
Ia pun meminta agar rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam waktu dua bulan.
"Tahun demi tahun LKPD Sumedang ini laporan keuangannya terus diperbaiki, terus lebih baik lagi. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang diawali dari LKPD yang baik," ujarnya.
