Network
KABAR PRIANGAN - Lembaga anti korupsi Garut Governance Watch (GGW) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang pelakunya melibatkan oknum Dewan Pendidikan Kabupaten Garut (DPKG).
Ia juga mendesak para anggota DPKG yang terlibat penipuan dan penggelapan uang percaloan proyek agar segera mengundurkan diri.
"Kami mendapatkan informasi ada pejabat dan anggota DPKG Garut yang dilaporkan ke polisi karena melalukan penipuan dan penggelapan. Mereka meminta uang kepada salah seorang pemborong dan menjanjikan akan memberikan proyek pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan," ujar Ketua GGW, Agus Sugandi, Jumat, 1 Juli 2022.
Baca Juga: Samsat Garut Siapkan Program Pemutihan PKB untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Pascapandemi
Oknum pejabat DPKG berinisial S itu, katanya, telah meminta uang sebesar Rp200 juta kepada pemborong berinisial DA.
Namun setelah DA memberikan uang sesuai permintaan S, ternyata pekerjaan yang dijanjikan S tak kunjung diterima DA sehingga ia melaporkan S ke Polres Garut.
Gandi menilai kejadian itu sangat memalukan dan telah mencoreng citra pendidikan di Garut. Pejabat DPKG yang seharusnya memberikan contoh yang baik, malah melakukan perbuatan tak terpuji yakni transaksi jual beli proyek dan aksi penipuan serta penggelapan.
Baca Juga: Kepala SMKN 2 Garut akan Lapor Balik Terkait Dugaan Penyerobotan Lahan
Oleh karenanya, Gandi mendesak pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penanganan secara serius. Kasus ini harus diusut sampai tuntas dan oknum yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal.
Menurut Gandi, dari informasi yang didapatkannya, uang sebesar Rp200 juta yang diterima S dari DA itu kemudian dibagi-bagikan ke anggota DPKG lainnya. Ini juga menjadi PR bagi penyidik untuk bisa mengungkap siapa saja yang telah menerima uang tersebut.
"Bocoran informasi yang kami terima, sudah ada beberapa orang yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak Polres Garut. Kita berharap penanganan kasus ini akan benar-benar berjalan sesuai aturan sehingga hasilnya akan sesuai harapan kita," katanya.
Baca Juga: Video Pria Loncat dari Jembatan di Garut Viral di Medsos, Begini Kondisinya
Gandi juga meminta kepada pejabat dan anggota DPKG yang terlibat dalam kasus tersebut agar segera mengundurkan diri. Ada moral yang telah dilanggar ketika mereka menjadi makelar proyek sehingga mereka tak pantas lagi berada di DPKG.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Garut, AKP Dede Sopandi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan oknum anggota DPKG. Pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sehingga belum bisa menyampaikan keterangan lebih jauh.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Garut, Ade Manadin, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan oknum DPKG. Jika hal itu memang terjadi, tentu sangat disesalkannya.
Baca Juga: Ironis, Angka Tertinggi Stunting di Garut Berada di wilayah Perkotaan
Ade menyampaikan bahwa mekanisme pengadaan pekerjaan barang dan jasa di instansinya telah sesuai aturan yang berlaku. Ia pun mengaku yakin jika para pejabat di bawahnya telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
"Dinas pendidikan selaku PPK dalam hal ini sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Memang, dalam perjalanannya, banyak yang melamar, yang mengajukan, tapi kan nanti diseleksi lagi, ada aturannya," ucap Ade Manadin.***
