Network
Menurut Korlap Aksi M Lutfhi Hakim, selain menolak kenaikan harga BBM, massa juga menuntut agar Perda Kepemudaan Kota Banjar segera ditindaklanjuti dengan Penerbitan Perwal, menuntut adanya transparansi dokumen publik seperti APBD dan DPA SKPD.
"Kami juga menyoroti saat PAD Kota Banjar masih rendah, diketahui Pemkot dan DPRD Banjar sering mengadakan kegiatan di luar Banjar, seperti terbaru ini rapat tiga hari di Pangandaran. Sungguh ironis ini," tandas Lutfi.
Baca Juga: Jadwal Konser Musik Denny Caknan Penyanyi Asli Ojo Dibandinke Selama Bulan September 2022
Selain itu, pihaknya juga menuntut kepolisian agar mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait rekrutmen pegawai kontrak di RS Asih Husada.
"Saat BBM naik, seharusnya upah kerja para buruh juga dinaikan. Ada penyesuaian UMK yang diberlakukan selama ini,” ucap orator perwakilan buruh.
Sayang, massa aksi ini hanya dihadapi oleh dua anggota DPRD Banjar, yaitu Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi dan Asep Saefurrohmat.
Baca Juga: Tata Cara Shalat Jamak Qashar yang Wajib Diketahui pada Saat Bepergian
"Kehadiran kami berdua, berlaku kolektif koligial. Tentunya, semua aspirasi yang berkembang ini akan kami tampung untuk dibahas bersama anggota DPRD Banjar lainnya dan Pemkot Banjar ", ucap Dadang R Kalyubi.
Terkait pengusutan dugaan tenaga kontrak fiktif di RS Asih Husada, diakui dia, DPRD Banjar sudah memanggil Managmen RS Asih Husada.
"Khusus pengusutan kasus hukumnya di RS Asih Husada, apa dilanjut atau tidaknya itu adalah kewenangan kepolisian," ucapnya.
