Network
KABAR PRIANGAN - Kalangan pesantren di Kabupaten Garut saat ini gencar mengkampanyekan hadirnya fiqih peradaban dan fiqih siyasah (politik) bagi masyarakat umum. Hal ini dilakukan menjelang puncak peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Assa'adah Limbangan Garut, KH. Rd. Amin Muhyiddin Maulani, fiqih peradaban dan fiqih siyasah bukan produk baru pesantren, tapi baru dikampanyekan saat ini.
Kehadiran fiqih peradaban dan siyasah dinilainya sangat penting karena harus menjadi pegangan umat Islam terutama kalangan Nahdiyin dalam mempertahankan kedaulatan dan persatuan bangsa.
Baca Juga: Polisi Tangkap Tiga Pelaku Pengeroyokan di Cangkuang Garut yang Menyebabkan Korban Meninggal
"Ingat, banyak sekali faham dari luar yang mengatasnamakan agama Islam yang sengaja disebarkan untuk mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945,” ujar Amin saat kegiatan Halaqoh Fiqih Peradaban, Fiqih Siyasah NU dan Negara Bangsa yang diselenggarakan di aula Ponpes Assa'adah, Senin, 26 Desember 2022.
Hadirnya fiqih peradaban dan fiqih sisayah atau politik, imbuh Amin, memberikan banyak pegangan bagi masyarakat bagaimana pentingnya mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Saat ini sudah bukan saatnya peradaban manusia dijejali oleh permusuhan atas nama agama, namun sebaliknya harus mengedepankan persaudaraan.
Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Garut itu pun mencontohkan hadirnya fenomena semangat beragama dalam bentuk hijrah yang menyampingkan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat sekitar. Sementara fiqih peradaban justru lebih mengedepankan pentingnya toleransi dan moderat dalam menjalankan agama.
Baca Juga: Ceng Munir Sebut Jumlah LGBT di Garut Tidak Mungkin Tembus 3.000 Orang
Di tempat yang sama, Pimpinan Pesantren Luhur Alwasilah Garut, KH. Thonthowi Djauhari menambahkan, hadirnya fiqih peradaban memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam memilih hukum syariah sesuai dengan aturan yang berlaku di sebuah wilayah atau negara.
"Agama justru melarang pemaksaan atas nama agama itu sendiri," kata Thontowi.
