Network
KABAR PRIANGAN - Anggota Komisi 4 DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan mendesak pemerintah daerah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Forum Corporate Social Responsibility atau CSR.
Menurut Yudha, pembentukan forum CSR sifatnya mendesak, mengingat angka kemiskinan di Garut masih cukup tinggi.
Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Garut di tahun 2022 sekitar 10,42 persen dari total penduduk Garut sekitar 2.675.547. Ini berarti sekitar 276.670 penduduk Garut dikategorikan miskin dan dari data sebanyak itu sekitar 82.170 dikategorikan miskin ekstrem.
Baca Juga: 10 Tempat Wisata Kuliner di Garut yang Instagramable, juga Terkenal Sambelnya yang Menggugah Selera!
"Di forum konsultasi publik rancangan awal RKPD yang digelar Bappeda, saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya sampaikan agar forum CSR ini segera dimaksimalkan, tapi kata Bappeda forum CSR ini belum dibentuk. Makanya saya mendesak Pemkab Garut untuk segera dibentuk supaya transparan pengelolaan CSR nya," kata Yudha usai mengikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang digelar oleh Bappeda Garut di Hotel Harmoni, Kamis, 12 Januari 2023.
Yudha mengapresiasi Bappeda Garut yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan penghilangan kemiskinan ekstrem di poin pertama untuk RKPD Garut tahun 2024 mendatang.
Namun sangat disayangkan data yang disajikan oleh Bappeda Garut soal jumlah angka kemiskinan itu masih menggunakan data BPS lama tahun 2022 yang belum memiliki by name by address.
"Kita belum mengetahui siapa saja yang dikategorikan miskin ekstrem, kita harus menunggu hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang dilakukan BPS dan Bappenas di bulan Oktober-November 2022. Pendataan registrasi sosial ekonomi akan selesai secara akurat datanya nanti di bulan Juni 2023. Pendataan regsosek di bulan Maret sampai Mei 2023 tetap harus proses uji publik," ujar Yudha.
Ketua DPC PDIP Garut itu berharap, ketika data regsosek sudah dirilis oleh BPS dan Bappenas di bulan Juni 2023 nanti, maka semua sasaran bantuan sosial, bantuan hibah kewirausahaan di setiap SKPD sasarannnya harus warga Garut yang dikategorikan miskin ekstrem.
"Ambil contoh bantuan permodalan untuk wanita rawan sosial ekonomi yang biasanya janda tak memiliki pekerjaan, maka harus janda yang masuk kategori miskin ekstrem. Kemudian di Dispora ada bantuan kewirausahaan untuk pemuda dibawah 30 tahun, maka penerima manfaatnya harus yang masuk kategori miskin ekstrem," ucapnya.
Baca Juga: Satnarkoba Polres Garut Gagalkan Peredaran Obat Psikotropika Senilai Rp1 M
Penurunan kemiskinan di Garut sendiri, kata Yudha, ditargetkan Bappeda Garut menjadi 6,92 persen di tahun 2024, ini berarti harus ada pengurangan warga Garut yang miskin sebanyak 93 ribu orang.
Dikatakan Yudha, penurunan kemiskinan di Garut akan efektif, jika Pemkab Garut bisa menekan belanja operasi Pemdanya kemudian dialihkan ke kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat perlu mengetahuinya saat ini 69 persen APBD Garut masih tersedot untuk belanja operasi pemda Garut itu sendiri," ungkapnya.
Baca Juga: 6 Tempat Wisata di Garut yang Bisa Dijadikan Sebagai Penghilang Penat. Nomor 5 Ada Bukit Teletubies
Yudha menyebutkan, Pemda Garut bisa mengimplementasikan Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tadi.
"Di Garut Perda TJSLP itu sudah ada, tapi forumnya belum ada. Bupati Garut belum kunjung membentuk forum TJSLP ( forum CSR ) yang bisa menghimpun dana CSR tiap perusahaan yang ada di Garut. Kemudian bisa digunaka untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Garut," tegasnya
Menurut Yudha, Garut punya potensi dana CSR yang besar yang bisa dihimpun oleh Pemerintah Daerah melalui forum TJSLP Kabupaten Garut, yang kemudian bisa digunakan untuk membantu warga Garut yang miskin ekstrem.
Baca Juga: Kadisdik Garut Imbau Jajarannya Ingatkan Dampak Bahaya Permainan Lato lato
Ia menyebutkan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan instruksi Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
Di poin 30 di Inpres tersebut secara eksplisit Presiden meminta kepala daerah (bupati) untuk melakun pemutahiran data sasaran keluarga miskin extrem by name by address berdasarkan musyawarah desa.***
