Network
"Secara logika orang bodoh saja, apa mungkin Pemprov berani mengeluarkan izin untuk pemugaran gunung? Kalaupun benar ada dinas yang berani mengeluarkan izin, saya akan protes dan menegurnya," katanya.
Baca Juga: Penduduk Miskin di Garut pada Tahun 2022 Mencapai 10,42 Persen dari Total Penduduk
Mantan Wakil Bupati Garut ini dengan tegas menyatakan sebagai anggota DPRD dirinya tentu mempunyai kewenangan untuk menegur pihak-pihak yang mengeluarkan perizinan yang dianggap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Apalagi lokasinya berada di wilayah Garut yang merupakan daerah pemilihan dirinya.
Diungkapkan Memo, maraknya lokasi galian C di Garut yang telah menyebabkan rusaknya lingkungan termasuk pemugaran gunung memang perlu dipertanyakan kepada pihak-pihak terkait.
Sesuai kapasitasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar, dirinya pun akan segera mempertanyakan kembali ke dinas terkait.
Ia menduga, kalaupun Pemprov Jabar telah mengeluarkan izin, bukan izin untuk pemugaran gunung seperti yang terjadi saat ini. Izin yang dikeluarkan paling untuk pemerataan lahan untuk pembuatan pemukiman.
Namun, tuturnya, untuk pemerataan lahan tentunya tidak harus sampai membongkar atau meratakan gunung. Yang terjadi di Garut selama ini, lebih ke penggalian pasir sehingga gunung pun sampai diratakan.
"Padahal kalau saya lihat di daerah lain, ketika akan ada pembangunan pemukiman, tidak harus dengan cara meratakan gunung. Justru gunung ini dijaga karena akan memperindah pemandangan di lokasi pemukiman," ucap Memo.
Baca Juga: Cari Tongkrongan? Inilah 5 Tempat Wisata Kuliner Unik di Garut, Ada yang Murahnya Gak Masuk Akal!
