Network
KABAR PRIANGAN - Banyaknya aspirasi masyarakat yang menginginkan agar di Garut segera dibentuk Peraturan Daerah (Perda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), disikapi pemerintahan Garut dengan membuat Rancangan Perda (Raperda) Anti LGBT.
Saat ini Raperda Anti LGBT sedang digodok di DPRD Garut, akan tetapi tiba-tiba ada puluhan organisasi masyarakat yang melakukan protes terhadap usulan Raperda Anti LGBT tersebut. Mereka menilai hadirnya Perda Anti LGBT merupakan wujud politik identitas di tahun politik seperti saat ini.
Menyikapi hal itu, pihak eksekutif dan legislatif di Garut sepakat jika pengusulan Raperda Anti LGBT itu murni merupakan urusan orang Garut.
Baca Juga: Terkena Serangan Jantung, Yeni: Bupati Garut Baik-baik Saja
Ini murni merupakan keinginan masyarakat Garut yang juga disetujui pemerintahan di Garut sehingga tidak perlu terlalu memikirkan keberatan orang luar.
Ketua Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Garut, Dadan Wandiansyah, menyebutkan saat ini Raperda Anti LGBT tengah dibahas dan digodok di DPRD Garut.
Raperda dibuat atas dasar usulan masyarakat yang resah dengan maraknya LGBT sehingga mereka melakukan audiensi ke kantor dewan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Bupati Garut Terkena Serangan Jantung, Wabup Minta Seluruh Masyarakat Berdoa
"Raperda Anti LGBT saat ini tengah dalam proses penggodokan. Ini berawal dari adanya aspirasi masyarakat yang resah dengan maraknya LGBT di Garut," ujar Dadan, Senin, 30 Januari 2023.
Ia menyebutkan, sangat memaklumi adanya keinginan masyarakat agar di Garut dibuat peraturan yang melarang adanya aktifitas LGBT. Pihak legislatif pun tentu menyetujui hal itu mengingat keberadaan LGBT yang sudah sangat meresahkan.
