Network
Bahkan menurut Dadan, selain Garut, sejumlah daerah lainnya saat ini pun tengah menggodok Raperda yang sama. Ini menandakan LGBT bukan hanya menjadi permasalahan yang menimbulkan keresahan warga Garut saja tapi juga warga di daerah lain.
Baca Juga: Detik-detik Bupati Garut Dilarikan ke RS Santosa Bandung
Dadan membenarkan jika saat ini ada sejumlah pihak yang merasa keberatan dengan Raperda Anti LGBT. Itulah yang kemudian menimbulkan pergerakan aksi penolakan karena kebijakan larangan LGBT ini dianggap diskriminatif.
Menurut Dadan, penggodokan Raperda Anti LGBT ini merupakan usulan masyarakat Garut yang harus ditindaklanjuti oleh DPRD. Kebijakan ini termasuk dalam kearifan lokal daerah yang mana Garut meruapakan salah satu kota santri yang mayoritas muslim dan tentunya sangat wajar kalau masyarakatnya menolak keberadaan LGBT.
"Baik secara pribadi maupun lembaga, saya juga sepakat di Garut harus ada larangan keberadaan LGBT. Secara lembaga kami juga sudah merespons apa yang menjadi usulan masyarakat ini," katanya.
Baca Juga: Bupati Imbau Pihak Hotel Bisa Selenggarakan Pameran Produk Garut
Disampaikan Dadan, saat ini Tim Bapemperda DPRD Garut sudah memberikan nota kepada pimpinan DPRD Garut untuk disampaikan ke eksekutif. Nantinya, ada dua skema yang bisa dilakukan terkait Perda Anti-LGBT ini.
Tindak lanjutnya, imbuh Dadan, nantinya drafnya akan diserahkan ke eksekutif untuk dikaji terlebih dahulu. Karena di Garut saat ini juga sudah ada Perda Anti Maksiat yang isinya hampir sama.
Sebelumnya, Bupati Garut Rudy Gunawan, dengan tegas menyatakan Perda Anti LGBT beda dengan undang-undang. Perda sifatnya lebih kedaerahan sehingga pembentukan Perda murni merupakan usulan dan urusan orang Garut.
Baca Juga: Bupati Imbau Pihak Hotel Bisa Selenggarakan Pameran Produk Garut
