Network
KABAR PRIANGAN - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meluncurkan program transaksi non tunai tingkat pemerintah desa di Kabupaten Sumedang yang merupakan pertama di Provinsi Jawa Barat.
Hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Samono.
"Ini tentunya akan mudah, praktis dan aman karena menggunakan digitalisasi. Mudah, cepat tidak usah datang lagi ke bank. Hemat waktu, energi dan biaya. Tentunya aman menghindari risiko uang dicuri dan hilang," ucapnya.
Baca Juga: Bantu Peran Bhabinkamtibmas, Polres Sumedang Terjunkan 581 Polisi RW
Dikatakan Bupati, transaksi non tunai juga menghindari penyimpangan karena tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak.
"Uang langsung masuk ke rekening melalui transaksi non tunai. Ini ikhtiar bagaimana reformasi birokrasi di tingkat desa bisa berjalan dengan baik. Terutama tata kelola keuangan desa bisa lebih transparan, akuntabel dan tentunya terhindar dari penyimpangan yang terjadi," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut melengkapi ikhtiar di tingkat desa dalam rangka membangun reformasi birokrasi di desa.
Baca Juga: Daftarkan 50 Bacaleg ke KPU, Partai NasDem Sumedang Targetkan 6 Kursi DPRD
"Membangun reformasi birokrasi dan zona intregritas dengan SAKIP Desa dan berbagai pelayanan onlinenya. Dan sekarang transaksi keuangannya pun digitalisasi," katanya.
Ia pun meminta kepada BPKP, Bank BJB dan Bank Sumedang untuk terus mengawal perogram tersebut.
