Network
"Dengan demikian, launching-nya bisa berdaya guna, berhasil guna, diimplementasikan di seluruh desa-desa di Kabupaten Sumedang," tuturnya.
Baca Juga: Pemerintah Gandeng Kelompok Informasi Masyarakat di Sumedang untuk Gempur Rokok Ilegal
Bupati meyakini transaksi non tunai tingkat pemerintah desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa.
"Infonya dari BPKP, transaksi non tunai keuangan tingkat pemerintah desa ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam launching transaksi non tunai keuangan tingkat pemerintah desa.
Baca Juga: Lagu Kalimera Doel Sumbang Berhasil Menggoyang Warga Sumedang
"Kita tahu bahwa BPKP mendapat amanah dari Presiden bagaimana BPKP berperan mengawal keberhasilan keuangan dan pembangunan. Bukan hanya sebatas pada output tapi bagaimana itu tersampaikan kepada masyarakat. Artinya ultimate goal -nya kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Ia pun memperhatikan Sumedang yang sudah sedemikian maju bahkan e-Office-nya sudah sampai ke pemerintahan desa.
"Oleh karena itu, transaksi non tunai ini kita harapkan dari Sumedang untuk Indonesia," katanya.***
