Network
KABAR PRIANGAN - Pegawai sukarelawan (sukwan) atau honorer atau non ASN di Kabupaten Garut, menyesalkan atas pernyataan pejabat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKD) Kabupaten Garut, yang menyebutkan jumlah pegawai non ASN atau honorer tidak tercatat di BKD.
"Terus terang saja kami sesalkan pernyataan itu. Kami bekerja dan tanggungjawab sama dengan para ASN, yang membedakan itu hanya status. Tapi kenapa hanya data saja BKD tidak tahu dan tidak ada data jumlahnya" ujar Ketua Forum Honorer Kabupaten Garut (FHKG) Ari Sugianto, S.Pd.
Ia mengatakan dalam surat edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), isinya memberikan intruksi tentang pendataan jumlah tenaga honorer Kategori II (THK-2) dan Jumlah pegawai non ASN lainnya.
Baca Juga: Pabrik Penggilingan Padi di Garut Dibobol Maling, Kerugian Mencapai Rp6 Miliar
"Nah disini jelas sekali pemerintah pusat tidak ada diskriminasi kepada pegawai non ASN. Semua sama hak dan Kedudukannya
dan sudah sangat jelas juga di SE Menpan RB tersebut tidak menyebutkan TKK dan sukwan ataupun lainnya," ujarnya.
Menurut Ari Sugianto, kalau BKD Garut tidak mendata non ASN , yang nonTKK atau lainnya berarti BKD Garut tidak mengindahkan intruksi Menpan RB melalui surat edaran tersebut.
Baca Juga: Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat PTSL ke Warga di Garut
"Statement BKD ini dapat memicu polemik di kalangan non ASN, non TKK di Kabupaten Garut yang jumlahnya sangat banyak hingga belasan ribu. Bayangkan jika kami-kami ini mogok kerja, Pemerintahan Garut bisa lumpuh, ya kan," kata Ari Sugianto, Minggu 25 Juni 2023.
Bahkan, kata Ari, Bupati Garut Rudy Gunawan pun sudah menanda tangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak Bupati Garut tentang data tenaga Non ASN masih bekerja di Pemerintah Kabupaten Garut, yang jumlahnya mencapai 14.028 orang.
