Network
Dikatakannya, tahun 2021 jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem di Kabupaten Garut mencapai 30,32 ribu jiwa. Kemudian tahun 2022, angka ini mengalami lonjakan yang terbilang drastis yakni mencapai 82,17 ribu jiwa.
Baca Juga: Masih Tertutup Material Longsoran, Polisi Sarankan Cari Jalan Alternatif Banjarwang-Singajaya Garut
"Kami prihatin, anggaran belanja kemiskinan ekstrem Kabupaten Garut mencapai Rp799,3 miliar lebih. Proporsi anggaran untuk belanja kemiskinan di Garut ini sebenarnya terlihat wajar, akan tetapi kami melihat ada ketidaksesuaian dalam alokasi dana tersebut," ujar Pahala sebagaimana dikutif dari diskusi satu sistem informasi tutup ruang korupsi yang ditayangkan di youtube FMB9ID_IKP, Senin 28 Agustus 2023.
Menurutnya, di antara komponen tersebut, terlihat alokasi anggaran untuk belanja jasa sebesar Rp8.699.056.750, honorarium Rp2.274.230.000, dan belanja alat kantor Rp1.741.471.533. Ada juga
dana yang dialokasikan untuk perjalanan dinas mencapai Rp7.232.851.600, belanja makan dan minum rapat Rp1.687.879.300, serta perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp784.305.000.
Baca Juga: Sebanyak 80 Tim Ikuti Turnamen Futsal se Jabar di SMKN 2 Garut
Adanya alokasi untuk perjalanan dinas ke luar negeri yang diambil dari anggaran penanganan kemiskinan ekstrem ini disampaikan Pahala patut dipertanyakan. Urusan perjalanan dinas ke luar negeri dengan penanggulangan kemiskinan dinilainya sama sekali tidak ada kaitannya.
Tak hanya itu, Pahala juga menyampaikan rasa herannya dengan tidak adanya anggaran bansos untuk individu di dalam anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Garut. Padahal menurutnya anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem ini sudah terbilang besar.
"Anggaran bansos untuk individu tidak ada sedangkan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri ada. Apakah ini studi banding?," katanya.
Baca Juga: Polda Jabar Ungkap Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi, 5 Pelaku Ditangkap di Garut
