Network
KABAR PRIANGAN - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tasikmalaya pada 27 November 2024, Dosen Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya, Taufiq Rohman mengajak masyarakat supaya turut mengawasi bilamana terjadinya dugaan money politik atau politik uang.
"Dugaan money politik dikhawatirkan terjadi di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024, maka mari kita semuanya untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada dan melaporkan bilamana terjadi dugaan money politik," ungkap Taufiq Rohman kepada Kabar Tasikmalaya, Rabu 3 April 2024.
Taufiq berharap masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang bilamana menemukan terjadinya dugaan money politik dalam pelaksanaan Pilkada Kota Tasikmalaya.
Baca Juga: Polres Tasikmalaya Kota Musnahkan Barang Bukti Ribuan Botol Miras, Narkoba Serta Knalpot Brong
"Bilamana ada kandidat Calon Wali Kota atau calon wakilnya ditemukan melakukan dugaan money politik, segera laporkan dan supaya di diskualifikasi sebagai kandidat calon Wali Kota," ucapnya.
Dengan demikian, lanjut dia, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya untuk lebih mempersiapkan lebih baik lagi dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.
"Keberadaan Bawaslu Kota Tasikmalaya harus lebih jelas dan maslahat untuk demokrasi, jangan sampai menutup mata bilamana ada temuan atau laporan terkait adanya dugaan money politik, harus bersikap sesuai aturan yang berlaku," tegas Mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Siliwangi ini.
Baca Juga: Ketum Prabowo Bersatu Dukung Asep Sopari Maju di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024
Kemajuan Demokrasi
Penyelenggara Pilkada, kata Taufiq, KPU juga Bawaslu keberadaannya harus terasa bermanfaat dan konstruktif untuk kemajuan demokrasi dan peradaban Kota Tasikmalaya, dan harus lebih berani, amanah dalam menjaga prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).
Taufiq juga menyarankan terhadap Bawaslu juga KPU untuk mengadakan penelitian terkait penyelenggaraan Pemilu legislatif 14 Februari 2024 kemarin. Pelaksanaannya apakah sesuai amanat Undang-undang juga sesuai prosedur yang berlaku.
"Selain itu, apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif, bilamana ada pelanggaran sudah sejauh mana ditangani dan bagaimana tindakannya," tutur Taufiq Rohman.
Baca Juga: Ivan Pastikan THR ASN Pemkot Tasikmalaya Cair Sebelum Libur Lebaran
Tidak hanya itu, Taufiq mempertanyakan, terkait penyelenggara apakah dalam pelaksanaan lebih mengedepankan profesionalisme, kemudian bagaimana melahirkan solusi, usul dan saran untuk perbaikan kedepannya khususnya untuk Pilkada?.
"Ini mesti segera di jawab dan dirumuskan formulanya kalau mau ada perbaikan dan perubahan. Kalau tidak ada perubahan dan manfaat bagi masyarakat buat apa ada Pilkada?. Pemilu dan Pilkada akan selalu menjadi penyakit dan kontroversi bila penyelenggara menutup mata," tegasnya
Menurutnya, sampai hari ini belum ada evaluasi atas pelaksanaan Pemilu legislatif di tingkat Kota Tasikmalaya. Misalkan ada berapa pelanggaran temuan atau laporan adanya dugaan pelanggaran contohnya terjadinya money politik.
Baca Juga: Jelang Lebaran, DKP3 Perketat Syarat Masuk Ternak ke Kota Tasikmalaya
"Belum ada kan evaluasi, kenapa harus di evaluasi karena untuk perbaikan kedepan dalam pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Kalau misal ada pelanggaran yang terjadi sejauh mana penanganannya, ada sanksi atau tidak, itu saja kan," jelasnya.
Dengan demikian, pelaksanaan pemilu yang kurang baik, sudah semestinya lembaga terkait untuk lebih membenahi dan aktif membangun komunikasi dengan masyarakat dengan melakukan penyuluhan bahaya money politik yang merusak tatanan demokrasi.
"Semuanya kan harus turut mengawasi terkait pelaksanaan Pilkada Kota Tasikmalaya, khusus para penyelenggara harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait bahaya money politik yang jelas merusak demokrasi," pungkasnya.***
