Network
Mantan Kepala Sekolah SD Al-Mutaqqin Kota Tasikmalaya yang juga Sekretaris Kelompok Kerja Guru PAI Jabar ini pun mengatakan bahwa sejatinya, sebuah proses kontestasi politik, kenduri politik, hajat demokrasi atau apapun namanya adalah ihtiar dalam mengahasilkan pemimpin dan kekuasaan.
Sementara tujuan dari kekuasaan itu, kata peraih penghargaan kepala Sekolah berpretasi tingkat Kecamatan Tawang dan Kota Tasikmalaya itu adalah
pembangunan.
Baca Juga: Wacana Larangan Mudik Pemerintah Pusat di Pangandaran, Pemudik Harus Jalani Isolasi Mandiri 10 Hari
Maka ketika proses untuk mencetak pemimpin itu, ada peran struktur pemerintah paling rendah pada diri RT/RW, kata Suami dari Ny. Hj. Ratnasari Zulaeha, MPdi ini pantas rasanya setiap kebijakan pembangunan yang dirancang oleh para pemimpin baik di eksekutif dan legislatif banyak melibatkan peran RT/RW.
"Ketika para RT/RW tak dilibatkan dan insentifnya tidak diperjuangkan, terlalu sekali lah," ujar Alumni Institut Agama Islam Cipasung tersebut yang juga sempat jadi pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) itu.
Imbasnya lagi, kalau RT/RW diacuhkan dalam proses pembangunan, maka bentuk pembangunan apapun tdk akan terasa oleh masyarakat.
Baca Juga: Pelantikan Kades Terpilih, Tunggu Pelantikan Bupati Terlebih Dahulu
Nah, mengingat eksistensi RW dan RT sangat diperlukan dalam peroses pembangunan, selain insentif jadi pertimbangan untuk lebih dimanusiakan,
keberadaan RT/RW juga perlu dibuatkan semacam aplikasi profil RW dan RT yang disediakan oleh Disdukcapil serta seluruh stakeholder selalu membuka ruang komunikasi dengan RT/RW.***
