Network
KABAR PRIANGAN - Selain berperan jadi penengah penyelesaian masalah-masalah
sosial kemasyarakatan di tingkat akar rumput, keberadaan RT/RW tergolong sangat vital.
Dalam upaya penguatan demokrasi elektoral pun, sosok RT/RW dipandang kalangan
yang banyak kebagian riweuh.
"Saat pemutahiran data pemilih atau penduduk pada setiap kontestasi politik misalnya, RW/RT adalah mitra kerja KPU yang lebih tahu tentang keadaan penduduk di wilayah kerjanya. Begitupun dalam sosialisasi pemungutan suara hingga perhitungan, peran RT/RW sangatlah berat mulai menyiapkan jadwal, pembentukan PPkel, KPPS dan lainnya," kata H. Engkos Kosasih, M.Pd, Ketua Bidang Organisasi DPC Asosiasi Rukun Warga dan Tetangga (ARWT) Kota Tasikmalaya saat jadi narasumber acara KPU's Talk yang digelar akhir bulan Maret lalu.
Baca Juga: Jelang Porda Jabar, Atlet Sumedang Terancam ‘Dibajak’ Daerah Lain Gegara Ini
Dalam mendukung lancarnya semua proses itu, sinergi atau saling pengertian dari sejumlah pihak mulai Disdukcapil, KPU, kecamatan, kelurahan dan RT/RW lainnya harus benar-benar terjalin dengan baik.
Karena bila terjadi ketidaksesuaian, maka orang pertama yang akan dijadikan kambing hitam atau ketempuhan buntut maung adalah RT/RW.
"Jadi saya harap jangan menyepelekan peran RT/RW," kata dia.
Baca Juga: Waroeng Nasi Biru, Memotivasi Masyarakat Menabung dan Semangat Mencari Uang
Merasakan berat dan banyaknya tanggung jawab yang dipikulnya, ia yang kini tercatat jadi Staf Ahli Anggota DPR RI ini pun memandang jika insentif yang selama ini diterima sudah tidak manusiawi jika dikomparasikan dengan beban dan tanggung jawab yang selama ini diemban oleh seorang RT/RW.
Mantan Kepala Sekolah SD Al-Mutaqqin Kota Tasikmalaya yang juga Sekretaris Kelompok Kerja Guru PAI Jabar ini pun mengatakan bahwa sejatinya, sebuah proses kontestasi politik, kenduri politik, hajat demokrasi atau apapun namanya adalah ihtiar dalam mengahasilkan pemimpin dan kekuasaan.
Sementara tujuan dari kekuasaan itu, kata peraih penghargaan kepala Sekolah berpretasi tingkat Kecamatan Tawang dan Kota Tasikmalaya itu adalah
pembangunan.
Baca Juga: Wacana Larangan Mudik Pemerintah Pusat di Pangandaran, Pemudik Harus Jalani Isolasi Mandiri 10 Hari
Maka ketika proses untuk mencetak pemimpin itu, ada peran struktur pemerintah paling rendah pada diri RT/RW, kata Suami dari Ny. Hj. Ratnasari Zulaeha, MPdi ini pantas rasanya setiap kebijakan pembangunan yang dirancang oleh para pemimpin baik di eksekutif dan legislatif banyak melibatkan peran RT/RW.
"Ketika para RT/RW tak dilibatkan dan insentifnya tidak diperjuangkan, terlalu sekali lah," ujar Alumni Institut Agama Islam Cipasung tersebut yang juga sempat jadi pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) itu.
Imbasnya lagi, kalau RT/RW diacuhkan dalam proses pembangunan, maka bentuk pembangunan apapun tdk akan terasa oleh masyarakat.
Baca Juga: Pelantikan Kades Terpilih, Tunggu Pelantikan Bupati Terlebih Dahulu
Nah, mengingat eksistensi RW dan RT sangat diperlukan dalam peroses pembangunan, selain insentif jadi pertimbangan untuk lebih dimanusiakan,
keberadaan RT/RW juga perlu dibuatkan semacam aplikasi profil RW dan RT yang disediakan oleh Disdukcapil serta seluruh stakeholder selalu membuka ruang komunikasi dengan RT/RW.***
