Network
“Kita ingin data ini kita pastikan valid karena dengan valid data, pemerintah bisa mengambil kebijakan. Langkah untuk pembangunan masyarakat dengan lebih baik,” jelas Firman.
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono ikut menambahkan, bahwa pencanangan pemberlakuan aturan yang disampaikan Kakorlantas Polri merupakan inisiatif yang baik.
Baca Juga: Kominfo Mulai Memblokir Platform Digital yang Belum Daftarkan PSE, Termasuk Yahoo
“Tentu ini inisiatif yang baik. Seperti data konfirmasi ke masyarakat. Ini akan dilakukan dengan proses sinkronisasi data dan beberapa program yang disampaikan oleh Dirjen maupun Pak Kakorlantas tadi,” ungkapnya.
Sementara itu Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa ketaatan pajak dibutuhkan demi pembangunan bangsa.
Agus berharap aturan tersebut dapat meningkatkan ketaatan pajak masyarakat.
“Oleh karena itu kita perlu sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada baik di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki pelayanan dan kemudian meningkatkan pendapatan,” tutur Agus.
Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Kemendagri sebagaimana diketahui merupakan pembina Samsat Nasional.***
