Hal itu karena di dapurnya dipastikan tetap ada dua jenis kompor yakni kompor gas 3 kg dan kompor induksi.
"Bagaimana pun kan kompor gas masih diperlukan untuk mengantisipasi jika aliran listrik PLN mati atau padam. Bagaimana jadinya jika saat sedang memasak listrik PLN mati jika tidak ada kompor gas elpiji? Jadi, kebijakan ini bisa memicu dobel pengeluaran bagi konsumen," ujar Tulus.
Hal ketiga, sambung Tulus, seharusnya dalam hal pengendalian subsidi gas elpiji 3 kg pemerintah punya nyali untuk menjadikan pola distribusi tertutup pada gas elpiji 3 kg, sebagaimana saat awal diberlakukan.
Tulus menilai, melambungnya subsidi gas elpiji 3 kg karena ada inkonsistensi pemerintah di dalam distribusi gas elpiji 3 kg yang bersifat terbuka.
"Sehingga siapa pun boleh membelinya. Inilah yg menjadikan alokasi subsidi gas elpiji 3 kg menjadi makin boncos," ucapnya menyebut istilah "boncos" yakni mendapat kerugian, tak mendapat hasil apa-apa, atau tak mendapat hasil yang memuaskan.
Sebelumnya, wacana rencana mengganti subsidi kompor gas elpiji oleh kompor induksi diantaranya muncul dari pernyataan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjosaat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu 14 September 2022.
Menurutnya, memasak menggunakan kompor induksi lebih hemat dibandingkan dengan kompor gas elpiji 3 kg.
Selain itu, dalam hal keuangan negara, bila kompor induksi nantinya digunakan oleh 5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), diperkirakan akan menghemat Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) dengan jumlah sebesar Rp 5,5 triliun.*