Kasus Dugaan Asusila Oknum PNS KemenkopUKM terhadap Pegawai Honorer, Empat Pelaku Dijatuhi Sanksi Beragam

KABAR PRIANGAN - Pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menyampaikan telah menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku dugaan asusila yang merupakan oknum pegawai negeri sipil (PNS) kepada pegawai honorer di instansinya pada tahun 2019.

Dalam siaran persnya, KemenkopUKM menegaskan pihaknya mendukung penuh proses penyelesaian yang seadil-adilnya bagi korban dan keluarga.

Pihak KemenkopUKM pun melakukan tindakan dalam menyelesaikan kasus asusila tersebut. Selain pendampingan korban, juga proses pidana dan sanksi administratif terhadap empat pelaku yaitu WH, MF, NN, dan ZP.

Baca Juga: Kandungan Cemaran EG 5 Obat Sirup Lebihi Ambang Batas Aman, BPOM Kini Uji Semua Produk Sirup Pabrik yang Sama

Menurut Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim, pihaknya telah memberikan pendampingan kepada korban dalam hal pemulihan psikis dan pendampingan secara hukum.

“Pada tahun 2019, kami mendapati aduan dari ayah terduga korban ND dengan isi aduan terkait asusila," kata Arif dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin 24 Oktober 2022, dilansir Instagram @kemenkopukm.

"Langkah kami adalah memberikan pendampingan dengan membuat laporan polisi dengan STBL/577/XII/2019/SPKT, atas Pasal 286 KUHP (bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan/tidak berdaya) oleh terduga asusila berinisial WH, MF, NN dan ZP pada 20 Desember 2019,” tutur Arif.

Baca Juga: Detk-detik Tabrakan Maut di Cibalong Garut, Empat Orang Tewas Seketika, Termasuk Bayi yang Sedang Dikandung

Selanjutnya, tambah Arif, pada 13 Februari 2020 dilakukan penahanan terhadap empat orang pelaku dugaan tindak asusila selama 21 hari oleh pihak Polres Kota Bogor. "Perkembangannya, pihak keluarga bersepakat untuk dilakukan pernikahan antara Sdr ZP dan Sdri ND (korban) pada
tanggal 13 Maret 2020 oleh KUA Cilandak, Jakarta Selatan," ujar Arif.