Network
Ninik menilai, tegaknya negara demokrasi ditandai antara lain oleh adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kemerdekaan pers. Pemilu merupakan proses demokrasi yang akan menentukan masa depan bangsa dan menjadi penentu wajah demokrasi Indonesia berikutnya.
"Tanpa pemilu yang jujur, adil, dan terbuka, kualitas demokrasi akan turun. Tugas insan pers dalam tahun politik adalah mendukung hadirnya pemilu yang kondusif dan demokratis," ucap perempuan kelahiran Jember, Jawa Timur itu.
Baca Juga: Pelaku Pembunuh Bayi di Pangandaran Ditetapkan Jadi Tersangka, Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Merefleksikan penyelenggaraan pemilu sebelumnya pada 2014 dan 2019, lanjut Ninik, saat itu ditemukan sejumlah pemberitaan yang tidak hanya melanggar Kode Etik Jurnalistik dan menyalahi kehadiran pers sebagai pilar keempat demokrasi, tetapi juga berpotensi meruntuhkan sendi-sendi
keutuhan berbangsa dan bernegara.
“Karena karya jurnalistik adalah buah dari pelaksanaan fungsi pers, hendaklah berkontribusi untuk mengokohkan pilar demokrasi, bukan sebaliknya digunakan sebagai sarana untuk meruntuhkan demokrasi,” tutur perempuan yang juga Komisioner Komnas Perempuan Periode 2006-2009 dan 2010-2014 serta Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021 tersebut.
Sebelumnya, Ninik terpilih menjadi Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 yang dilantik, Jumat, 13 Januari 2023, setelah melalui rapat pleno anggota Dewan Pers. Ia menggantikan Azyumardi Azra yang wafat pada 18 September 2022. Ninik merupakan Ketua Dewan Pers perempuan pertama di Indonesia, bahkan menurutnya di dunia.*
