Network
KABAR PRIANGAN - Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu, SH, MS, menggelar jumpa pers perdananya dalam periode kepemimpinannya pada sisa masa keanggotaan 2022-2025. Acara yang berlangsung di Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023, dihadiri seluruh anggota Dewan Pers yang menyampaikan beberapa isu mutakhir terkait kehidupan pers nasional.
Menurut Ninik, kemerdekaan pers di Indonesia masih harus terus diperjuangkan karena memiliki banyak tantangan, terutama pada tahun politik menjelang pemilu serentak yang akan digelar tahun depan. Karena itu Dewan Pers mengajak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menegakkan kemerdekaan pers, sekaligus menjaga kemerdekaan pers dari para “penumpang gelap”.
"Penegakkan kemerdekaan pers membutuhkan dukungan dari semua pihak. Kerja multistakeholders. Kemerdekaan pers perlu didukung oleh masyarakat yang berani dan terbuka, pemerintah yang terbuka dan akuntabel, juga penegak hukum yang responsif," ujar Ninik yang sebelumnya terpilih menjadi anggota Dewan Pers Periode 2022-2025 dari unsur masyarakat tersebut.
Baca Juga: Gempa Hari Ini dengan Magnitudo 5,1 di Malang Dirasakan Hingga Skala III-IV MMI
Ditambahkannya, kemerdekaan pers juga membutuhkan dukungan dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk dalam lingkup regulasi yang berpotensi memunculkan kemunduran dan stagnasi dalam kemerdekaan pers. Ia juga meminta dukungan dari para pemilik
perusahaan pers.
"Semangat tinggi untuk mendirikan perusahaan pers harus disertai dengan kemampuan untuk menyejahterakan karyawan, serta penguatan kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Ini selaras dengan paradigma keberlanjutan media yang juga menjadi perhatian Dewan Pers akhir-akhir ini," ucap Ninik.
Lebih lanjut Ninik juga mengimbau kepada komunitas pers nasional untuk menjunjung tinggi etika dan bekerja penuh integritas untuk bersama sama memerangi konten yang tidak bertanggung jawab serta memecah belah, dan berdampak buruk bagi masyarakat. Ia juga menyinggung Tahun 2023 adalah tahun politik menyongsong pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 2024.
Baca Juga: Tender Proyek Pekerjaan di Sumedang Tahun Anggaran 2023 akan Dilaksanakan Lebih Awal
"Dalam kontestasi 2024, pers harus mampu menjadi solusi bagi publik dengan memberikan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan sesuai kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar publik tidak salah dalam memilih pemimpin bangsa dan pers mampu menjaga iklim demokrasi yang sehat," kata Ninik yang sebelumnya Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers itu.
