Network
KABAR PRIANGAN - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menyampaikan tanggapan terkait segala kontroversi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Kemenag menegaskan bahwa memiliki kuasa untuk membekukan izin operasional Ponpes di Indramayu, Jawa Barat tersebut tentunya dengan syarat tertentu.
Diketahui, sebelumnya pada Kamis, 15 Juni 2023, warga melakukan unjuk rasa ke Ponpes Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang tersebut. Hal itu dilakukan salah satunya karena belakangan ponpes tersebut viral sebab menuai beberapa kontroversi.
Sedikitnya ada lima hal yang disuarakan warga pada saat berunjuk rasa tersebut, salah satunya terkait pengusutan secara tuntas dugaan adanya penyebaran aliran sesat di Ponpes Al Zaytun, serta perizinan Ponpes tersebut dalam beberapa hal.
Baca Juga: Haram, Ketua MUI Garut Imbau Masyarakat Tak Sekolahkan Anak ke Al Zaytun
Menanggapi beragam kontroversi dan polemik yang kini berkembang seputar Ponpes Al Zaytun, Kemenag akhirnya memberikan respons terkait izin operasional Ponpes tersebut. Kemenag menyatakan kuasanya tentang perizinan Ponpes Al Zaytun.
Sebagaimana diketahui bahwa Kemenag dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang di dalamnya termasuk pesantren, Kemenag merupakan regulatornya. Untuk yang diberi izin atau kewenangan menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren merupakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1626 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren. Terkait kedua hal tersebut, baik nomor statistik maupun tanda daftar pesantren telah dimiliki oleh Ponpes Al Zaytun.
